HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BERDASARKAN SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM

Stevan Mariano, Limbong (2025) HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BERDASARKAN SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (408kB)
	Text (Bab I pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (455kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Setiap individu berhak memperoleh kesempatan kerja yang setara tanpa diskriminasi atau pengecualian, termasuk mereka yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap orientasi seksual dan identitas gender. Namun demikian, dalam kenyataannya, diskriminasi terhadap kelompok tersebut masih kerap terjadi khusunya dalam lingkungan pekerjaan, meskipun telah diatur oleh instrumen hukum internasional maupun peraturan nasional di berbagai negara. Untuk menjawab dua permasalahan utama: (1) Bagaimana pengaturan hak dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan sexual orientation dan gender identity menurut hukum internasional dan (2) Bagaimana pengaturan hak dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan sexual orientation dan gender identity di Amerika Serikat, Australia, dan Brunei Darussalam. Metode penelitian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Universal Declaration of Human Rights menjadi pedoman utama dalam menetukan hak dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan orientasi seksual pada Pasal 23 ayat 1,2,3, dan 4 bahwa setiap individu memiliki hak fundamental terkait pekerjaan, termasuk kebebasan memilih profesi, jaminan kondisi kerja yang setara, dan perlindungan dari risiko pengangguran tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi Majelis Umum PBB A/HRC/19/41 yang dikeluarkan pada tahun 2011 mengenai Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity pada Bab 5 Pasal 51,52, dan 53 menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin setiap individu dalam mendapatkan akses dalam lingkungan pekerjaan, termasuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Sustainable Development Goals menegaskan pada goals 5 dan goals 10 bahwa setiap individu agar dapat mengahkiri setiap kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan pekerjaan dan mengedepankan kesetaraan termasuk berdasarkan orientasi seksual. Amerika Serikat dalam mencapai kesempatan kerja yang setara diatur pada civil right act pada judul VII (Equal Employment Opportunity) pada bagian 703 mengenai discrimination because of race, color, religion, sex, or national origin, Australia dalam mencapai kesempatan kerja yang setara diatur dalam Undang-Undang Fair Work Act 2009 Pasal 351 ayat 1, Brunei Darussalam memiliki pandangan yang berbeda dari negara lainnya dengan menerbitkan Syariah Penal Code Order yang mencakup regulasi terkait pelanggaran penyimpangan seksual yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Hak Bekerja, Sexual orientation, Gender Identity, Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam

Actions (login required)

View Item