PERAN PEMERINTAH DAERAH MENYELESAIKAN KONFLIK PEMEKARAN NAGARI ANTARA NAGARI PADANG LAWEH SELATAN DENGAN NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG

Fadil, Haikal (2019) PERAN PEMERINTAH DAERAH MENYELESAIKAN KONFLIK PEMEKARAN NAGARI ANTARA NAGARI PADANG LAWEH SELATAN DENGAN NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover abstrak fix.pdf - Published Version Download (164kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I fix.pdf - Published Version Download (354kB) | Preview
Preview	Text (KESIMPULAN DAN SARAN) BAB IV fix.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka fix.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) skripsi full upload Pustaka fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

ABSTRAK FADIL HAIKAL, BP 1510812023. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Peran Pemerintah Daerah Menyelesaikan Konflik Pemekaran Nagari Antara Nagari Padang Laweh Selatan dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung . Jumlah halaman 102 lembar. Pembimbing I Prof. Dr. Afrizal MA. Pembimbing II Zuldesni, S.sos, MA. Penyelesaian konflik dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik ataupun dibantu oleh pihak ketiga.DPMN merupakan pihak ketiga yang membantu menyelesaikan konflik antara KAN Nagari Limo Koto dengan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. Dalam penyelesaian Konflik tersebut, DPMN sebagai pihak ketiga mampu menyelesaikan konflik dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan kronologi konflik tanah ulayat KAN Nagari Limo Koto dengan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan 2) mendeskripsikan penyelesaian konflik oleh kedua belah pihak 3) mendeskripsikan penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah 4) mendeskripsikan faktor yang memudahkan DPMN berhasil menyelesaikan konflik. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Penelitian ini telah mempelajari kasus yang selesai secara konsiliasi. Kasus tersebut dipelajari dengan mewawancarai 8 informan pelaku dan 5 informan pengamat dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping wawancara, penulis juga menganalisis dokumen seperti surat meminta klarifikasi dari Komnas HAM RI Perwakilan Sumatera Barat, kronologi pemekaran, dansurat yang berkaitan dengan pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa konflik dimulai pada tahun 2014 ketika Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dalam proses pemekaran. Pada awalnya konflik diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah sebanyak dua kali di Kantor Camat Koto VII, tetapi tidak berhasil diselesaikan. Kemudian, setelah dikirimnya surat penolakan pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan oleh KAN Nagari Limo Koto kepada Bupati Sijunjung, DPMN menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik tersebut melalui konsiliasi. Proses konsiliasi dilakukan dengan cara : 1) membentuk Tim Pemekaran menyelesaikan Konflik 2) mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik 3) mengumpulkan data terkait tanah ulayat yang disengketakan 4) menelusuri sejarah tanah ulayat 5) menjadikan elit dari KAN Nagari Limo Koto sebagai mitra dalam menyelesaikan konflik 6) membuat kesepakatan antara kedua belah pihak melalui Ranperda 7) melakukan desiminasi Ranperda kepada kedua belah pihak. Selain itu, ada faktor yang memudahkan DPMN dalam menyelesaiakan Konflik, yaitu : 1) menjadikan peraturan-peraturan yang digunakan dalam proses pemekaran nagari persiapan Padang Laweh Selatan sebagai acuan, 2) aktor DPMN dan Elit Nagari Limo Koto memahami pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3) konflik yang terjadi tidak rumit. Kata Kunci: Intervensi, Konsiliasi, Resolusi Konflik, dan DPMN. ABSTRACT FADIL HAIKAL, BP 1510812023. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. Thesis Title: The Role of Regional Government Resolving Conflicts of Nagari Expansion between Nagari Padang Laweh Selatan with Nagari Limo Koto Sub-District Koto VII District Sijunjung. Number of pages 102 sheets. Supervisor I Prof. Dr. Afrizal MA. Advisor II Zuldesni, S.sos, MA. Conflict resolution can be done by both parties in conflict or assisted by third parties. DPMN is a third party helps resolve the conflict between KAN Nagari Limo Koto and the Nagari Government of South Padang Laweh Preparation. In resolving these Conflicts, DPMN as a third party is able to resolve conflicts by agreement between the two parties. The objectives of this research are 1) to describe the chronology of KAN Nagari Limo Koto's customary land conflict with the Nagari Government. Preparation for South Padang Laweh 2) describe conflict resolution by both parties 3) describe conflict resolution by the local government 4) describe the factors that facilitate DPMN successfully resolve the conflict. To achieve the research objectives, qualitative research is used. This study uses the Structuration Theory by Anthony Giddens. This research has studied cases that have been conciliated. The case was studied by interviewing 10 perpetrators and 5 observer informants with predetermined criteria. In addition to interviews, the authors also analyzed documents such as letters asking for clarification from the National Commission for Human Rights of the Representative of West Sumatra, the chronology of pemekaran, and letters relating to the expansion of Nagari Selatan Padang Laweh Preparation. Based on the results of the study found that the conflict began in 2014 when Nagari Preparation South Padang Laweh in the process of expansion. Initially the conflict was resolved by the two parties through deliberations twice at the Koto VII Sub-District Office, but it was not resolved. Then, after sending a letter rejecting the expansion of Nagari Selatan Padang Laweh Preparation by KAN Nagari Limo Koto to the Regent of Sijunjung, DPMN became a third party in resolving the conflict through conciliation. The conciliation process is carried out by: 1) Forming the Pemekaran Team to resolve Conflicts 2) bringing together the two conflicting parties 3) collecting data related to disputed communal land 4) tracing the history of ulayat land 5) making elites from KAN Nagari Limo Koto as partners in resolving conflicts 6) make agreements between the two parties through the Regional Regulation 7) to disseminate the Regional Regulation to both parties. In addition, there are factors that facilitate DPMN in resolving Conflicts, namely: 1) making the regulations used in the expansion process of the south Padang Laweh preparation as a reference, 2) DPMN and ElitNagari Actors Limo Koto understanding aim to improve welfare community 3) uncomplicated conflict. Keywords: Intervention, Conciliation, Conflict Resolution, and DPMN.

Actions (login required)

View Item