Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012K/Pdt/2022)

Adianda, Shafira (2025) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012K/Pdt/2022). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (251kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (432kB)
	Text (BAB V Penutup) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (Full Tesis) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu perbuatan hukum yang paling umum dilakukan oleh PPAT adalah jual beli tanah yang didasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan jual beli adalah suatu persetujuan, yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah diperjanjikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, bahwa dalam melakukan perbuatan hukum jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT dengan dibuatnya akta jual beli. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana akta jual beli tanah yang telah dibuat oleh PPAT kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan ini umumnya terjadi karena ditemukan cacat administrasi, cacat hukum, atau adanya perbuatan melawan hukum oleh satu pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti penggunaan identitas palsu atau pemalsuan dokumen. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana Proses Perbuatan Jual Beli Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan dan Bagaimana Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibatalkan di dalam Putusan Nomor 1012 K/Pdt/2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sama-sama mengatur tentang tanggung jawab yang berkaitan dengan otentisitas akta yang dibuat. Dalam penulisan tesis ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah asas hukum dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif. Selain itu, pendekatan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, dikarenakan pengumpulan data dilakukan pada data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Analisa dilakukan terhadap suatu contoh kasus yang berhubungan dengan akta yang dibatalkan oleh pengadilan dan selanjutnya dikaji sesuai undang-undang terkait yang menjadi dasar hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan adalah bentuk pertanggungjawaban PPAT bahwa dalam Putusan Nomor 1012K/Pdt/2022 hakim memutuskan pelanggaran yang dilakukan PPAT kesalahan dalam memverifikasi dokumen sehingga Putusan Pengadilan membatalkan Akta Jual belinya karena memuat bentuk perbuatan melawan hukum yaitu Penipuan.

Actions (login required)

View Item