IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP SYARAT MENJADI KEPALA DESA (STUDI KASUS: KOTA PARIAMAN)

Hakim, Muhammad Haikal (2025) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP SYARAT MENJADI KEPALA DESA (STUDI KASUS: KOTA PARIAMAN). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (170kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (224kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (167kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemilihan Kepala Desa saat ini menjadi banyak perhatian karena desa memiliki dana yang besar dan kemandirian terhadap urusan rumah tangga. Pemilihan Kepala Desa terus mengalami perkembangan dalam pengaturannya termasuk pengaturan mengenai syarat menjadi Kepala Desa dan bahkan sampai pada pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi karena sekelompok warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 menghapus Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Melihat hal tersebut penulis mencoba melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Syarat Menjadi Kepala Desa (Studi Kasus: Kota Pariaman)”. Rumusan masalah yang ditelaah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana dinamika pengaturan syarat menjadi Kepala Desa di Indonesia? Kedua bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap syarat menjadi Kepala Desa. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan ini didapati bahwa pertama, pengaturan mengenai syarat menjadi Kepala Desa di Indonesia sudah di atur sejak awal kemerdekaan dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Undang-Undang selalu mengatur mengenai syarat yang berkaitan dengan berdomisili bagi calon Kepala Desa. Namun setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pasal mengenai domisili dianggap inkonstitusional sehingga harus dihapus. Kedua, Implikasi bagi masyarakat dibagi menajdi dua yaitu dampak positif dan negatif. dampak positifnya bagi masyarakat khususnya Kota Pariaman adalah memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan menciptakan persaingan sehingga yang terpilih menjadi Kepala Desa memang orang yang berkompeten. Dampak negatif bagi masyarakat mendapati bahwa jika Kepala Desa yang terpilih bukan bertempat tinggal di Desa setempat, maka akan menimbulkan kendala dikemudian hari. Harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintah desa sulit diraih.

Actions (login required)

View Item