Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 UUJN di Kota Padang

Novira, Felti (2025) Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 UUJN di Kota Padang. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (384kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab l Pendahuluan.pdf - Published Version Download (575kB)
	Text (Bab V Penutup) Bab V Penutup.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan layanan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu. Namun, ketentuan ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari notaris dalam menentukan bentuk jasa hukum apa saja yang bisa diberikan secara cuma-cuma tersebut, apakah hanya sebatas konsultasi atau bahkan jasa dalam pembuatan akta. Hal ini disebabkan karena dalam bagian penjelasan pasal tersebut, Undang-Undang hanya mencantumkan frasa "cukup jelas" tanpa uraian lebih lanjut. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai bentuk layanan hukum seperti apa yang dimaksud, serta bagaimana kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai tidak mampu. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dikaji dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Konsep tentang “pemberian jasa hukum secara cuma-cuma” dan “orang yang tidak mampu” sebagai wujud tanggungjawab notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya, 2) Bagaimana Implementasi aturan tentang pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative-empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan analisis dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori efektivitas hukum digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ditafsirkan secara mandiri oleh masing-masing notaris. Bentuk jasa hukum yang dapat diberikan secara gratis oleh notaris mencakup penyuluhan atau konsultasi hukum serta pembuatan akta yang tidak dipungut biaya. Adapun kriteria masyarakat tidak mampu yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN merujuk pada individu yang secara ekonomi tergolong kurang mampu, yang dapat diketahui melalui jenis pekerjaannya dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat. 15 orang sampel dari populasi notaris di Kota Padang telah melaksanakan kewajiban mereka untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma dalam lingkup kenotariatan, meskipun pelaksanaannya berbeda-beda. Layanan ini diberikan dengan memberikan konsultasi dan juga pembuatan akta-akta yang bersifat sosial serta akta-akta umum.

Actions (login required)

View Item