ANALISA BIAYA SATUAN (UNIT COST) RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

AM, Rifki Junaidi (2012) ANALISA BIAYA SATUAN (UNIT COST) RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S1 Kesehatan Masyarakat 2013 Rafki Junaidi. Am 1110334070.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tujuan Penelitian Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit pemerintah perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan tarif. Penghitungan biaya satuan actual sangat penting dimana sebagai evaluasi dan dasar dalam penetuan tarif. Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat merupakan Rumah Sakit tipe Cdan selama ini dalam penetapan tarif belum berdasarkan penghitungan biaya satuan termasuk ruang rawat inap, maka dengan penelitian ini ditujukan untuk menentukan biaya satuan pada ruang rawat inap di Rumah sakit Umum daerah Pasaman Barat Tahun 2013 Metode Rancangan penelitian ini adalah kualitatif dengan disain studi kasus yang dilaksanakan bulan Mei sampai dengan Juli 2013. Pengumpulan data secara retrospektif bersumber dari data sekunder bagian keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat dengan unit analisis adalah ruang rawat inap Rumah Sakit Umum daerah Pasaman Barat dengan metode distribusi ganda. Untuk pengolahan data menggunakan spreadsheet exel. Hasil Total biaya (total cost) yang dikeluarkan RSUD Pasaman Barat selama tahun 2012 adalah Rp.11.356.342.458,-. Total biaya rawat inap sebesar Rp.6.013.908.202,-. Total pendapatan tahun 2012 sebesar Rp.3.202.841.010,-..Tingkat pengembalian biaya (CRR) sebesar 28.20%. Biaya satuan klas II sebesar Rp.210.930, biaya satuan klas III sebesar Rp.160.623 Kesimpulan Dari hasil penelitian didapatkan biaya satuan (unit cost)pada ruang rawat inap RSUD Pasaman Barat tahun 2012 berada diatas tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan hal ini dapat merugikan Rumah Sakit. Disarankan pihak manajemen RSUD Pasaman Barat bersama Pemerintah Daerah harus melakukan perbaikan dengan cara melakukan revisi tarif yang digunakan sekarang dengan berpedoman kepada aturan yang ada tentang pola tarif dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat (ATP) dan kemauan masyarakat (WTP).

Actions (login required)

View Item