Persepsi kebutuhan pemerintah provinsi atas Informasi dalam pelaforan keuangan Pemerintah daerah(survey pada pemerintah proviasi sumatra barat)

Defitri, Yulia Defitri (2010) Persepsi kebutuhan pemerintah provinsi atas Informasi dalam pelaforan keuangan Pemerintah daerah(survey pada pemerintah proviasi sumatra barat). S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) S2 Pasca Sarjana 2010 Siska Yulia Defitri 0821221023.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi dan provinsi terbagai atas kabupaten/kota, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/kota perdoman kepada undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sejak berlakunya reformasi politik maka dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau daerah otonom sekaligus sejalan dengan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana regulasi ini merupakan wujud tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel. Untuk melaksanakannya maka urusan pemerintah dibagi kepada urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antara tingkatan dan atau susunan pemerintah kepada urusan wajib dan urusan pilihan, yang pelaksanaannya berasaskan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan untuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah daerah menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah. Dalam PP No. 38 Tahun 2007 pasal 6 menjelaskan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi maka pemerintah dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, dengan demikian wewenang dan peran gubernur yaitu dalam rangka koordinasi untuk mengamankan dan mengawasi berbagai instruksi pemerintahan pusat seperti melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini sebagai wakil pemerintah pusat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan untuk mengetahui kesesuian informasi yang dibutuhkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal ini yaitu SAP Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik survey, populasi penelitian di Provinsi Sumatera Barat dengan sampel adalah organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk membantu kerja gubernur dalam rangka dekonsentrasi yaitu Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Badan perencana dan pembangunan Daerah, inspektorat provinsi dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode purposive sampling dan kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk analisa data, menggunakan skala likert dengan bobot 1-5 dengan instrumen penelitian memodifikasi instrumen yang dikembangkan oleh Martiningsih (2008) dan merujuk pada PP No. 38 Tahun 2007. Untuk mendiskripsikan hasil penelitian menggunakan rata-rata hitung dan Deskripsi Persentasi (DP) dengan rentang tingkat 5 dari tidak butuh sampai sangat butuh. Sedangkan untuk kesesuaian informasi yang dibutuhkan dengan anggaran menggunakan content analysis yaitu PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP dan menggunakan Deskripsi Persentasi dengan nilai tidak sesuai sampai sesuai. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, kondisi keuangan, perencanaan dan penganggaran, informasi naratif, kondisi ekonomi dan informasi kinerja. Informasi yang utama dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah informasi kepatuhan terhadap aturan dan informasi kondisi keuangan sedangkan informasi kinerja berada pada penilaian terakhir dibutuhkan oleh pemerintah provinsi padahal informasi kinerja merupakan informasi penting dalam melihat keberhasilan pencapaian program kegiatan ataupun pembangunan. Dari kesesuaian informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan peraturan pemerintah yang berlaku diperoleh hasil 72,92% yang berarti informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Informasi ini tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02), Neraca (PSAP 01), catatan atas laporan keuangan (PSAP 04) dan penyelesaian bangunan dalam pengerjaan untuk tugas pembantuan (PSAP 08), laporan arus kas (PSAP 03) dan informasi dalan laporan tambahan lainnya. Dapat disimpulkan semua informasi yang dijadikan sebagai pengukuran informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan oleh provinsi Sumatera Barat tetapi informasi kinerja merupakan informasi yang memperoleh penilaian terendah hal ini membuktikan pemerintah provinsi Sumatera Barat kurang memperhatikan konsep wewenang dan perannya sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengawasi pencapaian rencana pembangunan nasional dan daerah yang dapat dilihat pencapaian keberhasilannya pada kinerja yang dicapai, penilaian kesesuaian informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya kesesuaian informasi dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Actions (login required)

View Item