Pengawasan DPRD Kota Solok Terhadap Retribusi Parkir Ditepi jalan umum dan ditempat khusus parkit guna meningkatkan pendapatan asli daerah

Putri, Ayu Faradila (2014) Pengawasan DPRD Kota Solok Terhadap Retribusi Parkir Ditepi jalan umum dan ditempat khusus parkit guna meningkatkan pendapatan asli daerah. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) S2 Pasca Sarjana Hukum 2014 Faradila Ayu Putri 1220113058.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Secara tegas lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini memberi kewenangan otonomi pada daerah, dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Selain itu daerah juga memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pengawasan agar kewenangan tersebut tidak mengarah pada kedaulatan, karena pemerintah daerah merupakan sub sistem dari pemerintah nasional. Pengawasan dalam hal ini dikhususkan kepada Peraturan Daerah Kota Solok No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Kota Solok No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Usaha. Dalam penelitian tesis ini lokasi yang diambil adalah DPRD Kota Solok. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Solok terhadap retribusi parkir maka dalam penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Solok terhadap retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan apakah permasalahan yang ditemui oleh anggota DPRD Kota Solok dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap retribusi parkir. Penelitian ini penulis lakukan dengan cara menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan merumuskan permasalahan yang ada dilapangan dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa DPRD Kota Solok dalam melaksanakan pengawasannya terhadap retribusi daerah terkhususnya terhadap retribusi parkir baik dijalan umum atau tempat khusus parkir adalah dengan cara berupa kunjungan kerja, dengar pendapat atau pengaduan dari masyarakat, reses dan inspeksi mendadak, dan dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir ini DPRD tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya hanya melakukan inspeksi mendadak dan hal tersebut tidak dilakukan secara formal dan terjadwal. Sedangkan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan parkir dilapangan adalah banyaknya pungutan tidak resmi yang tidak termasuk kedalam kas daerah, parkir berlangganan yang tidak berlaku, banyaknya juru parkir liar yang bertugas tidak memiliki surat tugas dari kepala SKPD yang berwenang. Agar kinerja dewan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan sehingga fungsi check and belances berjalan dengan baik maka perlu adanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh dinas perhubungan dan pengelolaan pasar guna mengatasi dan menjaring juru parkir liar yang nantinya diberikan pembinaan dan pelatihan untuk diarahkan menjadi juru parkir yang bisa mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir.

Actions (login required)

View Item