EKSISTENSI LEMBAGA PAKSA BADAN (GIJZELING) DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA

Fitraski, Viedro Bernanda (2025) EKSISTENSI LEMBAGA PAKSA BADAN (GIJZELING) DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (116kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (688kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Download (132kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (405kB)
	Text Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Secara konseptual, gijzeling merupakan mekanisme hukum yang memiliki karakteristik unik dalam hukum keperdataan modern, karena menyentuh wilayah perampasan kemerdekaan atas nama kepentingan perdata. Namun, eksistensinya dalam kerangka hukum kepailitan di Indonesia masih menghadapi tantangan normatif dan implementatif. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan gijzeling masih belum memiliki dasar hukum yang utuh, mengingat UU No. 37 Tahun 2004 tidak secara eksplisit mengaturnya, sementara PERMA No. 1 Tahun 2000 justru dijadikan dasar pelaksanaannya. Ketimpangan ini menimbulkan disharmonisasi norma yang berpotensi merusak asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Skripsi ini merekomendasikan adanya kodifikasi ulang terhadap ketentuan gijzeling dalam UU Kepailitan yang lebih akomodatif terhadap prinsip due process of law. Selain itu, perlu penyusunan prosedur teknis dan sinkronisasi kelembagaan antara kurator, hakim pengawas, dan pengadilan niaga agar pelaksanaan gijzeling tidak hanya menjadi norma mati. Terakhir, penting untuk menegaskan bahwa gijzeling bukan instrumen kriminalisasi debitor, melainkan alat penegakan integritas hukum perdata agar tidak dikorupsi oleh itikad tidak baik.

Actions (login required)

View Item