PERBANDINGAN PEMBATASAN KEBERPIHAKAN PRESIDEN PADA MOMENTUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS

Putri, Fanisa Reza (2025) PERBANDINGAN PEMBATASAN KEBERPIHAKAN PRESIDEN PADA MOMENTUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (290kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (737kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (471kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA[1].pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (Full Skripsi) Full Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Fenomena keberpihakan Presiden dalam pemilu Indonesia seperti yang ditunjukkan pernyataan Presiden Jokowi dinilai mengancam integritas demokrasi dan memicu kontroversi terkait potensipenyalahgunaan kekuasaan, di mana secara hukum hal itu tidak diperbolehkan berdasarkan UU Pemilu.Di Amerika Serikat, walaupun tidak ada pengaturan mengenai keberpihakan Presiden dan dukungan internal antar partai merupakan hal lumrah namun ada batasan secara etik, ini mencerminkan perbedaan sistem politik dan budaya politik di kedua negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini Pertama,bagaimana pengaturan keberpihakan Presiden pada momentum pemilihan umum Presiden dan WakilPresiden di Indonesia dan Amerika Serikat? Kedua, bagaimana efektivitas pengaturan pembatasan keberpihakan Presiden pada momentum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekataan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual dan perbandingan. Data dianalisa secara kualitatif untuk memahami regulasi dan perspektif pakar terkait objektivitas dan netralitas Presiden dalam pemilu. Hasil penelitian inimenjelaskan bahwa tidak ada larangan keberpihakan Presiden selama periode pemilu di Amerika Serikat namun norma politik dan budaya politik cenderung membatasi keberpihakannya. Sedangkan di Indonesia walaupun adanya larangan untuk berpihak atau mendukung namun pengaturannya tidak jelas sehingga pentingnya regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan budaya politik yang menjunjungtinggi netralitas untuk memastikan pemilu yang jujur dan berintegritas. Untuk itu dibutuhkan konstruksi penataan regulasi terkait keberpihakan Presiden, peningkatan peran lembaga pengawas, serta penguatan etika dan budaya politik.

Actions (login required)

View Item