Perubahan Kebijakan Pemerintah Negara Vietnam Terhadap Komunitas LGBT

Ahmad, Danil (2025) Perubahan Kebijakan Pemerintah Negara Vietnam Terhadap Komunitas LGBT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK (1).pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (776kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB V.pdf - Published Version Download (405kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (589kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Vietnam mengalami transformasi kebijakan yang signifikan terhadap komunitas LGBT sejak tahun 2013, dari sikap yang menolak menjadi lebih menerima. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana perubahan kebijakan pemerintah Vietnam terhadap komunitas LGBT dapat terjadi dalam sistem politik otoriter yang tradisionalnya resisten terhadap isu hak asasi manusia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan HAM LGBT di Vietnam dalam kurun waktu 2013 hingga 2022, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor pendorong dan mekanisme transformasi kebijakan yang terjadi. Studi ini menyoroti pergeseran posisi negara Vietnam terhadap isu LGBT, dari pelarangan eksplisit pernikahan sesama jenis dalam Undang-Undang Perkawinan hingga munculnya pernyataan resmi Kementerian Kesehatan yang menolak patologisasi homoseksualitas. Untuk memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sintesis antara teori perubahan kebijakan model intermestik Dyah Estu Kurniawati dan Advocacy Coalition Framework (ACF) Sabatier. Pendekatan intermestik menjelaskan bagaimana tekanan normatif dan dukungan internasional berkontribusi terhadap advokasi domestik melalui interaksi sub-sistem internasional dan domestik, sementara ACF menganalisis bagaimana koalisi aktor yang memiliki sistem kepercayaan berbeda bersaing dalam ruang kebijakan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik.Temuan mengidentifikasi tiga faktor utama pendorong perubahan: tekanan normatif internasional, peran koalisi pro-LGBT, dan fungsi policy brokers pemerintah. Perubahan kebijakan terjadi melalui pembelajaran berbasis kebijakan dan kompromi strategis, menghasilkan transformasi bertahap seperti penghapusan larangan pernikahan sesama jenis dan legalisasi penggantian jenis kelamin. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan HAM dapat terjadi dalam sistem otoriter dengan adanya konvergensi antara tekanan internasional, koalisi advokasi yang strategis, dan broker kebijakan yang efektif.

Actions (login required)

View Item