PARTISIPASI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI PERBANDINGAN PERAN KORBAN PADA PROSES PERADILAN PIDANA ANTARA INDONESIA DAN RUSIA)

Putri, Nabilla Triana (2025) PARTISIPASI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI PERBANDINGAN PERAN KORBAN PADA PROSES PERADILAN PIDANA ANTARA INDONESIA DAN RUSIA). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) Cover dan Abstrak Nabilla Triana Putri...pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan Nabilla triana putri.pdf - Published Version Download (375kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup Nabilla Triana Putri pdf.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA Nabilla Triana Putri.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Full Text) SKRIPSI FULLTEXT Nabilla Triana Putri._compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hukum acara pidana di Indonesia saat ini belum memberikan ruang yang cukup bagi korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan pidana. Peran korban dalam sistem peradilan lebih banyak diwakili oleh jaksa. Padahal, keterlibatan langsung korban sangat penting guna menjamin perlindungan hak-hak mereka serta mewujudkan keadilan yang substansial. Ketika suara korban diabaikan, hal ini dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dalam putusan pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana perbandingan pengaturan peradilan pidana Indonesia dan Rusia tentang korban dan Bagaimana partisipasi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model ideal yang memungkinkan partisipasi korban secara langsung dalam hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana di Rusia memberikan ruang partisipasi aktif bagi korban, seperti keterlibatan dalam proses penyidikan, pengajuan dan dukungan terhadap tuntutan pribadi, keikutsertaan dalam persidangan, untuk berbicara dalam debat pengadilan. hingga penyampaian keberatan kepada juri. Sementara itu, di Indonesia, korban hanya diberi peran sebagai saksi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memasukkan ketentuan yang memberikan ruang partisipasi lebih luas dan bermakna bagi korban dalam proses peradilan pidana. Agar menghindari terjadinya penyimpangan dalam perlakuan terhadap korban untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan setara bagi seluruh pihak.

Actions (login required)

View Item