KEDUDUKAN KOPERASI OPEN-LOOP PASCA DISAHKANNYA UU NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Resty Maulia, Fitri (2025) KEDUDUKAN KOPERASI OPEN-LOOP PASCA DISAHKANNYA UU NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (435kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (435kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Koperasi memiliki tujuan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan perkenomian di masyarakat. Sistem koperasi di era globalisasi menjadi salah satu harapan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta menjadi harapan penunjang peningkatan perekonomian di tengah masyarakat. Sebagaimana keinginan menjadikan koperasi dalam peningkatan kesejahteraan perekoniman ,pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berlakunya UU P2SK tersebut membentuk koperasi menjadi 2 jenis, yaitu Koperasi Open-loop dan Koperasi Close-loop. Koperasi Open-Loop merupakan jenis koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan yang dapat menghimpun dana dari luar anggotanya. Sebaliknya, Koperasi Close-loop yang kegiatannya dibatasi hanya melayani diri, oleh, dan untuk anggotanya sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan Koperasi Open-loop pasca disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2) Bagaimana bentuk pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Koperasi Open-loop setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat permasalahan yang timbul dengan adanya koperasi open loop ini diantaranya yaitu ketidakpastian hukum yang berdasar kepada aturan-aturan yang tidak memiliki kejelasan dalam impelementasinya dan adanya suatu sistem hukum yang kurang efektif berdasarkan kepada faktor budaya dan penegak hukum berdasarkan teori efektifitas suatu sistem hukum (2) Pengawasan Koperasi open loop oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan cara langsung (on-site) dan secara tidak langsung (off-site) namun terdapat kelemahan yaitu ketidakpastian lembaga yang melindungi nasabah suatu koperasi dikarenakan aturan yang tidak tegas mengatur lembaga apa yang menjadi payung hukum terhadap nasabah koperasi open loop

Actions (login required)

View Item