PENYELENGGARAAN JALAN LINGKUNGAN PADA PERUMAHAN BERSUBSIDI DI KOTA PADANG

Rossa, Dayang Della (2025) PENYELENGGARAAN JALAN LINGKUNGAN PADA PERUMAHAN BERSUBSIDI DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (FULL SKRIPSI) Full Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting bagi masyarakat disediakan untuk melayani kepentingan umum dengan fungsi utama mendukung mobilitas masyarakat, perekonomian, dan pemerataan pembangunan wilayah. Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang￾Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dilatarbelakangi dengan fakta bahwa masih terdapat permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam pembangunan jalan lingkungan perumahan subsidi, seperti pada Perumahan Bersubsidi Graha Bunga Mas Kota Padang. Jalan Lingkungan termasuk bentuk bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum yang merupakan tanggungjawab pengembang sampai diserahkan kepada pemerintah sehingga menjadi kewenangan pemerintah daerah yang harus direalisasikan peningkatan infrastruktur jalan tersebut. Adapun rumusan masalah yang dibahas berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan jalan ke perumahan bersubsidi dan permasalahan yang dihadapi pengembang dalam penyelenggaraan jalan ke perumahan bersubsidi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) jalan ke perumahan bersubsidi terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, sementara itu untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 110/KPTS/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan jalan ke perumahan bersubsidi di Kota Padang yaitu dalam penyelenggaraan jalan bantuan PSU ke perumahan bersubsidi oleh developer mengenai kualitas jalan yang tidak sesuai standar, seperti jalan lingkungan yang hanya berupa campuran tanah dan kerikil tanpa aspal atau beton, sehingga mengurangi kenyamanan penghuni.

Actions (login required)

View Item