DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2025 TERHADAP FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN ETIKA PROFESI HAKIM

M. Afid, Ardan (2025) DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2025 TERHADAP FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN ETIKA PROFESI HAKIM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (441kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam rangka penegakan etika profesi hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim serta melakukan pemantauan persidangan. Namun, pada tahun 2025, pelaksanaan fungsi tersebut terancam tidak berjalan optimal karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana dampak efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025 terhadap pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial dalam penegakan etika profesi hakim? Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan Komisi Yudisial untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh adanya efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pemotongan anggaran Komisi Yudisial pada Tahun 2025, penyesuaian penerimaan laporan masyarakat dengan sistem kerja pegawai, keterbatasan Komisi Yudisial untuk dapat melakukan pemeriksaan secara langsung, berkurangnya kapasitas penanganan laporan masyarakat, keterbatasan alokasi anggaran Penghubung Komisi Yudisial di daerah, serta penundaan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat oleh Komisi Yudisial dan potensi pertambahan tunggakan pada tahun 2026. Kedua, upaya yang dilakukan meliputi efisiensi belanja operasional dan pembatasan kegiatan lembaga, penetapan kebijakan internal dalam rangka efisiensi anggaran, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, memperkuat hubungan dan kerja sama dengan jejaring. Serta Komisi Yudisial juga dapat berkomunikasi dengan DPR RI dan Kementerian Keuangan untuk mengupayakan penambahan anggaran guna mendukung pelayanan publik secara optimal. Kata kunci: Komisi Yudisial, Kebijakan Efisiensi Anggaran, Penegakan Etika Profesi Hakim

Actions (login required)

View Item