Pelaksanaan Sanksi Disiplin Militer terhadap TNI-AD yang Melakukan Desersi di Lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota

Drifina, Cindy (2025) Pelaksanaan Sanksi Disiplin Militer terhadap TNI-AD yang Melakukan Desersi di Lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1810111027-COVER DAN ABSTRAK CINDY DRIFINA PDF.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 1810111027-BAB I CINDY DRIFINA - Copy.pdf - Published Version Download (572kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) 1810111027- BAB IV PENUTUP CINDY DRIFINA.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (DAFTAR PUSTAJA) 1810111027-DAFTAR PUSTAKA CINDY DRIFINA .pdf - Published Version Download (428kB)
	Text (Skripsi Full Text) 1810111027- SKRIPSI CINDY KESELURUHAN -.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memiliki peran dalam sistem pertahanan negara. Dalam struktur kepegawaian militer yang bersifat hierarkis, pembinaan dan penegakan hukum internal menjadi bagian dari fungsi komando, di mana Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) memegang peranan penting dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin militer. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer menjadi dasar hukum pelaksanaan sanksi disiplin, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI selanjutnya secara ditindaklanjuti oleh peraturan masing-masing angkatan melalui Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 mengatur mengenai pemberian sanksi administratif dalam konteks pembinaan karier oleh Ankum. Desersi yaitu tindakan meninggalkan/ketidakhadiran dinas tanpa izin sah secara sengaja, merupakan pelanggaran serius yang merusak kedisiplinan, moral, dan efektivitas satuan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Prosedur pelaksanaan sanksi disiplin militer di Lingkup Kodim 0306/50 kota dan (2) Penindaklanjutan kasus desersi di lingkup Kodim 0306/50 kota. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengolahan data wawancara dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penjatuhan sanksi disiplin militer sangat bergantung pada kehadiran pelanggar untuk menghadap langsung kepada Ankum.. Namun, dalam kasus desersi di kodim 0306/50 kota pelanggar tidak menghadap sehingga proses dialihkan ke ranah peradilan militer tetapi meskipun dialihkan ke peradilan militer papera wajib memberikan keputusan hukuman disiplin militer untuk diberikan kepada ankum dalam kurun waktu 14 hari tetapi terjadi kekosongan karena sudah dialihkan ke peradilan militer. (2) Penelitian ini juga menyoroti penindaklanjutan desersi dan peran Ankum sebagai pelaksana fungsi komando dalam menjatuhkan skorsing dan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan Peraturan Kasad Nomor 39 Tahun 2018. Dalam hal ini surat perintah skorsing lazimnya sesuai aturan tetapi adanya hierarki pelaporan mengakibatkan adanya keterlambatan keluarnya surat perintah tersebut.

Actions (login required)

View Item