Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Terlantar Dalam Pengasuhan di Panti Asuhan (Studi di Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang)

Ersya, Zahra (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Terlantar Dalam Pengasuhan di Panti Asuhan (Studi di Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Ulu Gadut, Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (340kB)
	Text (Bab 4 Penutup) BAB 4 Penutup.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (fulltext) SKRIPSI FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa banyak anak terlantar di Indonesia yang diasuh di panti asuhan belum mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh, khususnya dalam hal hak keperdataannya. Anak terlantar merupakan anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak memiliki orang tua yang dapat menjalankan tanggung jawab hukum. Dalam kondisi ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan hukum. Panti asuhan memang berperan dalam memberikan pengasuhan secara fisik dan sosial, namun belum tentu memiliki kedudukan hukum sebagai wali sah. Padahal untuk memperoleh hak keperdataan seperti akta kelahiran, status kewarganegaraan, hak atas warisan, perwalian, hingga adopsi, anak membutuhkan perlindungan hukum dari wali yang sah menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pengurus panti terhadap anak tersebut, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak terlantar yang diasuh di panti asuhan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dan perwalian, serta mengaitkannya dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus panti belum ada pengakuan hukum terhadap kedudukan sebagai wali sah, karena belum adanya penetapan pengadilan. Akibatnya, perlindungan yang diberikan oleh panti asuhan masih terbatas pada pengasuhan sehari-hari dan pengurusan kebutuhan administratif dasar, seperti kependudukan dan pendidikan. Dalam studi pembanding, Panti H. Syafri Moesa telah memenuhi syarat administratif dan secara potensial dapat mengajukan permohonan perwalian, sedangkan Ashabil Rayyan belum memenuhi syarat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak sangat tergantung pada status hukum pengasuhnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih jelas dan mudah agar panti asuhan bisa dapat memperoleh kedudukan sebagai wali sah dan mampu menjamin perlindungan hukum anak secara utuh.

Actions (login required)

View Item