Pembatalan Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Haudhika, Suci (2025) Pembatalan Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (355kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR .pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (217kB)
	Text (TESIS FULL TEXT) SUCI HAUDHIKA-TESIS 2025..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara agraris sehingga tanah memiliki arti penting. Maraknya kasus pertanahan menunjukkan bahwa ada sistem yang perlu disempurnakan dalam pengadministrasian pertanahan di Indonesia yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum pemilik hak atas tanah. Dari uraian diatas terdapat kasus pembatalan pencatatan peralihan hak sertipikat hak milik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016 PN.Pdg dijelaskan bahwa terdapat sebidang tanah yang terletak di Lubuk Begalung Kota Padang, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 867 Kelurahan Kampung Baru Nan XX, atas nama pemegang hak yakni Penggugat II yang telah balik nama atas nama Tergugat III. Perkara ini dilatarbelakangi oleh adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat II dan dalam menandatangani surat-surat tersebut diketahui adanya kesalahan dan pemalsuan karena surat itu bukan ditandatangani langsung oleh si pemilik tetapi dengan menggunakan cap jempol yang dilakukan oleh Tergugat I. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 153/Pdt.G/2016.PN Pdg? (2) Bagaimanakah proses pembatalan pencatatan peralihan hak sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kota Padang? Metode penelitian yaitu yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta teknik pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan dan wawancara, analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian : (1) Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Pdg yaitu kasus yang terjadi sangat bertentangan terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu karena tidak adanya persetujuan dari Penggugat untuk menjual objek perkara kepada Tergugat (2) Proses pembatalan pencatatan peralihan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan ini bertujuan agar adanya perlindungan hukum kepada Pemohon serta data yang tercatat tetap sah dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah.

Actions (login required)

View Item