NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

Farel, Rahman Hakim (2025) NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA. S1 thesis, Universitas Andalas padang.

	Text (Cover dan abstrak) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (884kB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (603kB)
	Text (Daftar pustaka) DAPUS.pdf - Published Version Download (615kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL FAREL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perceraian membawa konsekuensi hukum terhadap anak, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah yang menjadi kewajiban ayah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap melekat pada ayah meskipun perkawinan telah berakhir. Namun dalam praktik, pelaksanaan kewajiban tersebut sering kali tidak berjalan efektif, bahkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian melalui dua studi kasus, yaitu Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg dan Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Pdg, yang sama-sama melibatkan ayah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan kedua putusan tersebut terhadap kewajiban nafkah anak oleh ASN, dan (2) apa upaya hukum yang dapat dilakukan agar nafkah anak tetap terpenuhi pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak-pihak yang berperkara dan hakim pada Pengadilan Agama Padang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pelaksanaan Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg tidak efektif karena ayah hanya menunaikan kewajiban selama dua bulan, selanjutnya lalai membayar. Hambatan utama terletak pada ketiadaan mekanisme pemaksaan otomatis dari instansi kepegawaian, sikap pasif lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran hukum dari pihak ayah. Sebaliknya, Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Pdg relatif lebih efektif karena adanya kesepakatan dalam proses mediasi, sehingga nafkah anak dapat disalurkan secara lebih teratur meskipun nominal yang ditetapkan lebih rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa substansi hukum sudah tersedia, namun struktur pelaksanaannya masih lemah dan sangat bergantung pada kesadaran serta itikad baik pihak yang berhutang nafkah 2. Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan sesuai ketentuan Pasal 195 HIR, melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang lalai, serta mengusulkan pemotongan gaji ASN melalui instansi kepegawaian berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap ASN yang tidak memenuhi kewajibannya, serta perlunya koordinasi lintas lembaga agar perlindungan hukum terhadap hak anak benar-benar terwujud dalam praktik, tidak hanya berhenti pada putusan tertulis.

Actions (login required)

View Item