PELAKSANAAN FUNGSI ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA WILAYAH SUMATERA BARAT

Cindy Tia, Pratiwi (2025) PELAKSANAAN FUNGSI ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA WILAYAH SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (57kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas pelaksanaan fungsi advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di wilayah Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya menjaga independensi dan integritas hakim dalam sistem peradilan. Fungsi advokasi menjadi penting mengingat masih adanya tekanan, intimidasi, dan potensi kriminalisasi terhadap hakim yang dapat mengganggu proses peradilan yang objektif dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial di Sumatera Barat dan konsep ideal advokasi hakim serta pola kerja antara KY Republik Indonesia degan Penghubung KY. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis data lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim, advokat, dan lembaga bantuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup aspek yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi advokasi dijalankan melalui dua pendekatan utama: preventif dan reaktif. Pendekatan preventif berupa pemantauan sidang dan edukasi, sedangkan pendekatan reaktif dilakukan melalui pendampingan dan koordinasi dalam kasus intimidasi atau intervensi terhadap hakim. Meskipun secara umum pelaksanaan fungsi advokasi telah berjalan efektif, penelitian ini menemukan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman masyarakat tentang peran KY, serta hambatan koordinasi administratif antara penghubung daerah dan pusat. Oleh karena itu, perlu di kalukan penguatan standar operasional prosedur advokasi di tingkat daerah agar fungsi advokasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item