KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN MEREK DALAM SENGKETA DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PS GLOW (STUDI KASUS PUTUSAN NO.2/ PDT.SUS-HKI/MEREK/2022 MEDAN DAN PUTUSAN NO.2/ PDT.SUS-HKI/MEREK/2022 SURABAYA)

Reza, Justisia (2025) KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN MEREK DALAM SENGKETA DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PS GLOW (STUDI KASUS PUTUSAN NO.2/ PDT.SUS-HKI/MEREK/2022 MEDAN DAN PUTUSAN NO.2/ PDT.SUS-HKI/MEREK/2022 SURABAYA). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Bab I Pendahulan) Bab I.pdf - Published Version Download (402kB)
	Text (Bab Iv Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (263kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sengketa merek dagang merupakan salah satu isu krusial dalam dunia usaha, terutama ketika merek digunakan untuk membangun reputasi dan daya saing produk. Dalam kasus MS Glow dan PS Glow, sengketa timbul karena penggunaan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga masing-masing pihak mengklaim sebagai pemilik sah. Permasalahan diperparah dengan adanya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan meskipun objek perkaranya identik, yakni Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 PN Niaga Medan yang memenangkan MS Glow, dan Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 PN Niaga Surabaya yang memenangkan PS Glow. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa merek dagang dalam kedua putusan tersebut; dan 2) Bagaimana kepastian hukum terhadap putusan yang berbeda atas objek perkara yang sama dianalisis berdasarkan asas hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan terjadi karena perbedaan dalam menilai unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad baik”, serta ketiadaan standar interpretasi yang seragam. Ketidakselarasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan yurisprudensi untuk menjamin perlindungan hukum yang konsisten terhadap kepemilikan merek di Indonesia. Kata kunci: Kepastian Hukum, Sengketa Merek, Pertimbangan Hakim

Actions (login required)

View Item