PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Aqil, Abyan (2025) PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (163kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kepolisian merupakan penegak hukum (Law Enforcer) yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat hal ini dikarenakan fungsi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, berdasarkan fungsi tersebut maka kepolisian dituntut menjadi institusi yang mematuhi peraturan disiplin dan bersih dari hal-hal yang bersifat indisipliner, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dimana data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dan analisis tentang penerapan hukuman disiplin Polri. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin merupakan bagian dari penyelesaian pelanggaran disiplin Polri, dalam proses penerapan penjatuhan hukuman disiplin polri seringkali belum dilakukan secara efektif, Kepolisian Republik Indonesia masih menghadapi berbagai kekurangan dalam penegakkan disiplin mulai dari kurangnya kesadaran disiplin, Penyimpangan dalam penjatuhan hukuman, Potensi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukan terjadinya kenaikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, dikarenakan berbagai faktor seperti pengulangan pelanggaran disiplin dan tidak adanya tingkatan dalam hukuman disiplin, hal ini sangat jelas menunjukan adanya ketidakefektifan dalam penegakan disiplin, penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan dan perubahan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam peraturan pemerintah ini tidak tercantum tingkatan dalam pelanggaran maupun hukuman disiplin Polri, dengan adanya tingkatan hukuman disiplin Polri maka hukuman disiplin yang dijatuhkan akan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, mengurangi kemungkinan pengulangan pelanggaran, serta meningkatkan kepatuhan anggota Polri akan peraturan disiplin. Kata Kunci: Kepolisian Republik Indonesia, Hukuman Disiplin, Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Actions (login required)

View Item