Ibrahim, Maulana Abror (2025) Pengawasan Terhadap Pekerja Outsourcing di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (572kB) |
![]() |
Text (Bab 1 Pendahuluan)
Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (254kB) |
![]() |
Text (Bab 4 Penutup)
Bab 4 Penutup.pdf - Published Version Download (129kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (209kB) |
![]() |
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Outsourcing menurut UU Ketenagakerjaan merupakan praktik penyerahan sebagian pekerjaan suatu perusahaan kepada perusahaan lain. Outsourcing mulai diminati oleh berbagai perusahaan guna meningkatkan produktifitas, selain itu perusahaan pengguna tidak perlu memikirkan pemenuhan hak bagi pekerja karena telah ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa pekerja. Meskipun dari segi bisnis penggunaan sistem outsourcing dinilai cukup praktis dan efisien, namun pada kenyataanya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja outsourcing. Berdasarkan fakta tersebut, maka diperlukan pengawasan terhadap pekerja outsourcing guna menjamin terpenuhinya hak mereka. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pekerja outsourcing di Kota Padang? 2. Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pekerja outsourcing di Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan teknis pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah: 1. Pelaksanaan pengawasan terhadap pekerja outsourcing di Kota Padang dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan secara preventif dan pengawasan secara represif. Pengawasan secara preventif dilakukan melalui monitoring langsung secara berkala ke perusahaan untuk memantau kepatuhan perusahaan sekaligus memberikan edukasi terkait norma ketenagakerjaan, sedangkan pengawasan secara represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah ada temuan atau aduan terkait pelanggaran norma ketenagakerjaan oleh perusahaan. 2. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pekerja outsourcing di Kota Padang dilakukan melalui dikeluarkannya nota pemeriksaan oleh pengawas. Nota pemeriksaan terdiri dari nota pemeriksaan I dan nota pemeriksaan II dan akan diberikan secara bertingkat. Jika perusahaan tidak melaksanakan perintah setelah dikeluarkannya kedua nota tersebut, maka UPTD akan melakukan tindak penyidikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS bertugas mengumpulkan seluruh berkas yang diperlukan untuk dimasukkan ke pengadilan. Melalui proses peradilan maka akan ditetapkan pidana yang dikenakan kepada perusahaan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Dr. Khairani, S.H., M.H; Darnis, S.H., M.H |
Uncontrolled Keywords: | Outsourcing; Ketenagakerjaan; Pengawasan; Perusahaan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 01 Sep 2025 09:43 |
Last Modified: | 01 Sep 2025 09:43 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/509436 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |