Pengaturan Pengembangan Biofuel Sebagai Energi Terbarukan Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Hutan

Az Zahra, Brizza Rosaria (2025) Pengaturan Pengembangan Biofuel Sebagai Energi Terbarukan Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Hutan. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Text Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (Text BAB 1 (Pendahuluan)) BAB 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (532kB)
	Text (Text BAB 5 (Penutup)) BAB 5 (Penutup).pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka_compressed.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Fulltext_compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan yuridis mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT) khususmya biofuel di Indonesia, dengan fokus pada implikasinya terhadap kelestarian hutan. Permasalahan muncul dari dualisme kepentingan, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional dan kewajiban pelestarian lingkungan, yang terancam oleh deforestasi dan alih fungsi lahan akibat ekspansi perkebunan bahan baku biofuel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum pengembangan biofuel sebagai EBT di Indonesia serta menganalisis implikasi yuridis dari kebijakan tersebut terhadap upaya konservasi hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mencapai kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, belum secara memadai mengintegrasikan aspek perlindungan hutan. Terdapat kelemahan struktural dan substantif dalam regulasi tersebut yang berpotensi memperburuk laju deforestasi. Kelemahan ini semakin menguat dengan pelemahan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menimbulkan ancaman nyata terhadap keanekaragaman hayati. Dapat disimpulkan, kebijakan pengembangan biofuel di Indonesia belum sepenuhnya harmonis dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan reformasi regulasi secara komprehensif, termasuk revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 untuk memperjelas definisi dan metode pengukuran kerusakan tanah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali guna secara eksplisit memasukkan ketentuan yang menjamin perlindungan hutan dalam kerangka kebijakan energi nasional.

Actions (login required)

View Item