Kajian Hukum Administrasi Negara Terhadap Keputusan Rektor Universitas Andalas Tentang Pemberhentian Pejabat Di Lingkungan Universitas Andalas

Moreta, Fadira Mutia (2025) Kajian Hukum Administrasi Negara Terhadap Keputusan Rektor Universitas Andalas Tentang Pemberhentian Pejabat Di Lingkungan Universitas Andalas. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Bab IV Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (Dafttar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (Skripsi Fulltext) TUGAS AKHIR FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Rektor sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan universitas memiliki kewenangan administratif. Dalam Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yaitu setiap penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta harus dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Kewenangan Rektor dalam memberhentikan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang PTN-BH UNAND yaitu pada pasal 35 huruf d, yang menyebutkan bahwa Rektor mempunyai tugas dan wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kedudukan hukum Rektor UNAND sebagai pejabat administrasi di lingkungan UNAND dalam perspektif HAN? 2. Apakah Keputusan Rektor UNAND tentang pemberhentian Pejabat di lingkungan UNAND telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB? 3. Bagaimana alur penyelesaian sengketa yang dijalankan terhadap terbitnya Keputusan Rektor UNAND tentang pemberhentian Pejabat di lingkungan UNAND menurut hukum di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa undang-undang terkait yang didukung dengan jurnal-jurnal terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Rektor dikualifikasikan sebagai pejabat administrasi di lingkungan UNAND karena menurut UU AP, Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan diberi kewenangan untuk bertindak di ranah hukum, salah satunya dalam hal mengeluarkan keputusan. Keputusan Rektor tersebut telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum. Penyelesaian sengketa telah dilakukan melalui upaya administratif: (1) upaya keberatan; (2) upaya banding administratif. Karena tidak mendapatkan hasil dari upaya administratif, maka dilakukan upaya penyelesaian lanjutan yaitu gugatan ke pengadilan.

Actions (login required)

View Item