Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemberian Covernote Pada Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus di Kota Bukittinggi)

Naufal, Fernanda Ammarallam (2025) Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemberian Covernote Pada Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus di Kota Bukittinggi). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1. COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) 2. BAB 1.pdf - Published Version Download (628kB)
	Text (PENUTUP) 3. PENUTUP.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (305kB)
	Text (Skripsi Full) 5. Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 30 August 2026. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam penerbitan Covernote pada perjanjian kredit antara bank dan nasabah dengan jaminan hak tanggungan, khususnya ketika objek jaminan mengalami permasalahan tumpang tindih. Meskipun Covernote tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang- undangan, dokumen ini kerap digunakan oleh pihak perbankan sebagai dasar pencairan kredit karena berisi keterangan bahwa proses pembuatan akta hak tanggungan masih berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Notaris di Kota Bukittinggi. Penelitian ini membahas tanggung jawab Notaris dalam penerbitan Covernote pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, khususnya saat objek jaminan bermasalah seperti tumpang tindih tanah. Meskipun Covernote bukan akta otentik dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta Notaris lainnya, dokumen ini sering dianggap sebagai jaminan sementara oleh bank. Studi kasus di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa meskipun Notaris telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pengecekan awal sertifikat, tumpang tindih kepemilikan tetap terjadi. Hal ini menimbulkan potensi tanggung jawab hukum bagi Notaris dan menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan Covernote dalam hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris atas Covernote harus dilihat dari sejauh mana ia telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan prosedur profesional sesuai UU Jabatan Notaris. Diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai keberadaan dan kekuatan hukum Covernote agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi Notaris maupun pihak perbankan.

Actions (login required)

View Item