ANALISIS YURIDIS EKSPOR DAN IMPOR GANJA DALAM RANGKA KESEHATAN DAN ILMU PENGETAHUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Nanda, Fajar oetomo pamuji (2025) ANALISIS YURIDIS EKSPOR DAN IMPOR GANJA DALAM RANGKA KESEHATAN DAN ILMU PENGETAHUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL. S1 thesis, Universitas Andalas Padang.

	Text (Cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) BAB I_removed.pdf - Published Version Download (838kB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (410kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pembahasan ganja dalam konteks kesehatan dan ilmiah kini beralih dari isu legalisasi domestik ke aspek perdagangan internasional. Regulasi ganja berbeda di setiap negara, namun Single Convention on Narcotic Drugs 1961 menjadi pondasi yang mengatur setiap negara. Single Convention on Narcotic Drugs 1961 memungkinkan produksi, perdagangan, ekspor, dan impor ganja secara ketat untuk tujuan medis dan ilmiah, asalkan diatur oleh otoritas berwenang di masing-masing negara. Di sisi lain, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika Golongan I, yang secara umum dilarang untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun, undang-undang ini membuka kemungkinan penggunaan terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan izin dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi BPOM. Rumusan masalah: (1)bagaimana pengaturan ekspor dan impor ganja untuk kesehatan dan pengetahuan medis menurut hukum internasional dan nasional Indonesia, (2) bagaimana implementasi ekspor impor ganja untuk kesehatan dan pengetahuan medis di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar), Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Hasil penelitian menunjukkan pengaturan ekspor dan impor ganja diatur dalam Single Convention on Narcotic Drugs 1961 menjadi acuan utama hukum internasional, bahwa ganja dapat diproduksi, diperdagangkan, dan didistribusikan untuk tujuan medis dan ilmiah sebagaimana diatur dalam Article 2 paragraph 5 dan Article 4. Konvensi ini mengharuskan negara pihak untuk menyampaikan estimasi kebutuhan nasional setiap tahun (Article 19) dan menerapkan pembatasan kuota produksi serta distribusi (Artcile 21). Ketentutan ekspor dna impor ganja diatur dalam Article 31, yang mewajibkan adanya otorisasi ekspor dan sertifikasi impor oleh otoritas kompeten masing-masing negara. Dalam konteks nasional, Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nartkotika. Ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I dalam Lampiran undnag-undang tersebut, yang secara umum dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan/teknologi pada Pasal 8 ayat 1. Namun, Pasal 8 ayat 2 membuka kemungkinan penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan/teknologi dengan syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi BPOM. Ketidak harmonisasn antara norma internasional dan regulasi nasional menciptakan tantangan dalam implementasi kebijakan ekspor impor ganja untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan peninjauan regulasi secara akuntabel dan terukur.

Actions (login required)

View Item