Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pengatur Lalu Lintas Non Resmi di Sitinjau Lauik

Oktariani, Sherly (2025) Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pengatur Lalu Lintas Non Resmi di Sitinjau Lauik. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dab Abstrak) cover+abstrak.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (673kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA..pdf - Published Version Download (309kB)
	Text (Skripsi Full) SKRIPSI FULL SHERLY OKTARIANI_2110112079.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Fenomena maraknya pengatur lalu lintas non-resmi di kawasan Sitinjau Lauik Kota Padang menjadi permasalahan hukum dan sosial yang kompleks. Meskipun keberadaan mereka sering dianggap membantu kelancaran arus lalu lintas di jalur ekstrem tersebut, praktik ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas di tikungan, tempat putar arah dan persimpangan jalan. Hal ini diatur dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu; 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas non-resmi oleh Satpol PP Kota Padang? 2.Apa saja kategori pengatur lalu lintas yang dikecualikan dalam Perda Kota Padang No 1 Tahun 2025?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh pemerintah daerah masih belum optimal, terkhusus di Sitinjau Lauik belum pernah ditegakkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya SDM pengatur lalu lintas yang tidak mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada, ketidaktahuan masyarakat akan aturan hukum yang berlaku, serta adanya dimensi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi munculnya para pengatur lalu lintas non-resmi. Selain itu, terdapat ambiguitas dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum terhadap jalan nasional yang menjadi lokasi praktik ini. Kemudian pengatur lalu lintas non resmi bukan termasuk kategori yang dikecualikan dalam Perda, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terkait keberadaan mereka apabila dinilai membantu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat dalam menyusun kebijakan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat lokal yang terlibat.

Actions (login required)

View Item