PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM (STUDI KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT AIR BANGIS DI KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT)

Muhammad Harry, Alifian (2025) PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM (STUDI KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT AIR BANGIS DI KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (402kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun . Dalam upaya memastikan perlindungan hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan sebagai lembaga negara yang bertugas menerima pengaduan serta melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap aktivitas menyampaikan pendapat di depan umum. Namun, kasus pelanggaran terhadap demonstran atau pelaku demonstrasi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap aktivitas menyampaikan pendapat di depan umum di wilayah Sumatera Barat?. Kedua, Bagaimana konsep yang ideal terkait kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap perlindungan terhadap aktivitas menyampaikan pendapat di depan umum di wilayah Sumatera Barat?. Untuk menjawab permasalahan diaatas penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode penilitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah Pertama, pelaksanaan kewenangan Komnas HAM dalam menangani aktivitas menyampaikan pendapat di depan umum masih menghadapi berbagai tantangan, yang menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan hak demonstran sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua, Konsep ideal kewenangan Komnas HAM dalam menangani Aktivitas menyampaikan pendapat di depan umum harus mencakup penguatan aturan kerangka hukum dan kebijakan, peningkatan edukasi dan kesadaran menjadi aspek penting dalam memastikan perlindungan hak demonstran dan juga harus adanya peningkatan legal dan fungsional Komnas HAM.

Actions (login required)

View Item