PENANGANAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Hawen Mizan, Ghifari (2025) PENANGANAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (353kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam Pemilihan Umum juga tidak lepas dari yang namanya Politik Uang. Politik Uang atau disebut juga dengan Money Politic diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Untuk melakukan pencegahan terhadap politik uang maka perlu di perhatikan faktor pendorong terjadinya tindakan politik uang ini serta pengoptimalan terhadap penegakan hukum. Namun nyatanya praktek politik uang pada saat pemilihan umum, khususnya pemilihan umum di Sumatera Barat saat sekarang ini masih begitu masif dan seakan tidak ada hentinya. Oleh karena itu hal yang menjadi permasalah untuk diteliti adalah bagaimana pengaturan terkait politik uang yang terjadi pada pemilihan umum di Sumatera Barat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap politik uang dalam pemilihan umum di Sumatera Barat? Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang disertai dengan pengambilan data langsung. Disini penulis mengambil data langsung ke bawaslu Sumatera Barat. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini yang pertama adalah pengaturan terkait penanganan terhadap politik uang di Sumatera Barat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 523 ayat (1) sampat dengan ayat (3) yang mana ayat (1) mengatur penanganan pada masa kampanye, kemudian ayat (2) mengatur penanganan pada masa tenang, dan ayat 3 mengatur penanganan pada saat pemilihan umum berlangsung. Kemudian yang kedua terkait penerapan Pasal 523 di pemilihan umum di Sumatera barat belum bisa dikatakan sudah berjalan efektif dikarenakan pada pasal ini masih tedapat banyak celah sehingga membuat banyak kesempatan untuk terjadinya politik uang.

Actions (login required)

View Item