Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sehubungan Dengan Pembuatan Covernote (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5710k/Pid.Sus/2023)”

Dinata, Alexs, Alfa (2025) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sehubungan Dengan Pembuatan Covernote (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5710k/Pid.Sus/2023)”. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (645kB)
	Text (BAB PENUTUP) BAB PENUTUP.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (425kB)
	Text (FULL TEXT) full text tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk membuatkan akta dan Notaris juga berwenang untuk membuatkan akta terkait pertanahan. Terseretnya Notaris Elviera atas penyertaan tindak pidana korupsi karena telah menerbitkan covernote dalam proses pencairan kredit yang diajukan oleh PT. KAYA di Bank BTN Cabang Medan, dimana covernote tersebut menerangkan bahwa Notaris Elviera telah menerima 93 SHGB yang akan menjadi agunan kredit, padahal kenyataannya dari 93 SHGB yang akan dibalik nama dan diletakkan hak tanggungan, hanya 5 SHGB yang dibaliknamakan atas nama PT. KAYA dan dilekatkan dengan hak tanggungan. Sedangkan sisanya tidak dilakukan balik nama dan tidak pula dilekatkan hak tanggungan karena PT. KAYA (debitur) tidak menyetor BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebagai syarat untuk balik nama untuk selanjutnya dilekatkan dengan hak tanggungan, dimana proses balik nama dan melekatkan dengan hak tanggungan adalah tanggungjawab dari terdakwa Elviera selaku Notaris/PPAT yang mempunyai kontrak kerja dengan Bank BTN Cabang Medan. Sehingga atas peran Notaris Elviera yang menerbitkan covernote untuk proses pencairan kredit tersebut menurut majelis hakim dapat diklasifikasikan memberikan bantuan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Membuat janggal penulis dalam kasus yang melibatkan Notaris Elviera tersebut adalah karena pokok persoalan tidak dilakukannya balik nama dan diletakkannya hak tanggungan dalam perkara tersebut karena PT. KAYA (debitur) tidak mau membayar BPHTB dan pajak terkait, padahal ia telah menerima dan menikmati fasilitas kredit dari Bank BTN Cabang Medan sejumlah Rp.39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga pertanyaannya 1. Bagaimana kepastian hukum covernote yang dibuat oleh Notaris terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan. 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang membuat covernote dalam perjanjian kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5710k/Pid.Sus/2023). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-undang (statue approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk teori yang digunakan adalah teori tanggungjawab hukum, toeri kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil dari rumusan masalah pertama, covernote tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak ada satupun pasal atau ayat yang menjelaskan bahwa Notaris membuat atau menerbitkan covernote sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris. Kedua, Pertimbangan Hakim dalam kasus Elviera sebaiknya mempertimbangkan Aspek Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim, berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

Actions (login required)

View Item