Fadila, Anggraini (2025) UPAYA PENANGGULANGAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR LIMA PULUH KOTA TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN PADA ANAK. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (246kB) |
![]() |
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (382kB) |
![]() |
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (131kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (145kB) |
![]() |
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah kejahatan serius karena korban adalah generasi penerus bangsa. Pengaturan hukum terkait diatur dalam KUHP Pasal 286-288 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, kasus ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini membahas permasalahan sebagai berikut : 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2) Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota, 3) Kendala serta solusi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan wawancara dan studi dokumen dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab meliputi faktor internal yakni rendahnya pendidikan dan agama pelaku, dan faktor eksternal kurangnya pengawasan orang tua, penyalahgunaan media sosial, kondisi rumah, dan faktor ekonomi. Upaya penanggulangan yang dilakukan yakni upaya preventif berupa sosialisasi, kerja sama dengan Pemda, dan juga upaya represif berupa penyelidikan, dan penyidikan. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pelaporan oleh keluarga korban atau orang terkait, kesulitan mendapatkan keterangan korban, kesulitan mendapatkan keterangan saksi, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Maka dari itu, solusi mencakup sosialisasi, rehabilitasi korban, pendekatan dan pemeriksaan di tempat yang nyaman bagi saksi, pendampingan oleh LPSK, serta memeriksa korban dewasa dan anak secara bergantian dan pelatihan penyidik. Diharapkan dengan langkah ini, Unit PPA Polres Lima Puluh Kota dapat menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara maksimal serta meningkatkan pengawasan orang tua dan partisipasi masyarakat. Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Tenofrimer, S.H., M.Si. Yandriza, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Upaya Penanggulangan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 25 Aug 2025 08:03 |
Last Modified: | 25 Aug 2025 08:03 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/504598 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |