KETERLIBATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA TAHUN 2024

Rahmad, Alzikra (2025) KETERLIBATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA TAHUN 2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (69kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (90kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk ikut serta dalam kampanye, dengan syarat mematuhi etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keterlibatan mereka dalam kampanye seringkali menimbulkan kontroversi terkait potensi ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon. Penelitian ini memusatkan analisis pada pengaturan keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye pemilu serta implikasi keterlibatan tersebut dalam konteks Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, masih terdapat ketidakjelasan dalam UU Pemilu mengenai batasan peran Presiden dan Wakil Presiden dalam mendukung calon tertentu. Kedua, keterlibatan aktif Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik, pola dukungan elektoral, serta persepsi publik terhadap legitimasi pemerintahan hasil pemilu. Keterlibatan tersebut juga berpotensi merusak prinsip keadilan pemilu dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam penelitian ini juga ditemukan model pembatasan dan mekanisme keterlibatan, yang mencakup larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, kewajiban cuti kampanye, dan ketentuan yang membatasi ruang lingkup kampanye oleh pejabat negara. penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan reformulasi regulasi yang secara tegas mengatur batasan dan mekanisme keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye, guna menjaga netralitas pejabat negara, menjamin integritas pemilu, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia. Kata kunci: Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye Pemilu, Pembatasan Keterlibatan, Netralitas.

Actions (login required)

View Item