PENDAMPINGAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH

Desvira, Herma (2025) PENDAMPINGAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER DAN ABSTRAK(5).pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (Bab I) PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) PENUTUP(1).pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Tesis Full) TESIS HERMA DESVIRA_2220112012_MH_JILID COVER TERPISAH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diatur dalam PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran Negara. Hal ini berbanding lurus dengan resiko penyalahgunaannya. Oleh sebab itu, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) melakukan langkah preventif untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara, salah satunya dengan Pendampingan Hukum yang diatur dalam PERJA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam melakukan pencegahan penyimpangan pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, JPN berwenang melakukan Pendampingan Hukum atas permohonan dari Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Independensi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum untuk Pengadaan Barang dan Jasa?; Kedua, Bagaimana Mekanisme Pendampingan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ?; Ketiga, Bagaimana Tindak Lanjut Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Terhadap Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa?. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori pendampingan yang akan menjawab permasalahan pertama, teori bantuan hukum yang relevan dengan permasalahan kedua, dan teori perlindungan hukum yang menjadi batu uji permasalahan ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menjadikan penelitian lapangan sebagai sumber data primer. Dalam melengkapi dan mendukung data lapangan tersebut, digunakan pula data sekunder yang berasal dari data kepustakaan. Selanjutnya data primer dikumpulkan dengan cara wawancara kepada informan, yaitu Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Staf Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Kepala CABJARI Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, dan Sekretaris Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Dari analisa, disimpulkan bahwa tantangan JPN dalam memberikan pendampingan hukum adalah tetap mempertahankan independensinya untuk tidak memberikan intervensi diluar batas kewenangannya meskipun hal tersebut dimohonkan oleh pemohon. Mekanisme Pendampingan hukum oleh JPN dilakukan sesuai dengan SOP serta tunduk pada batas-batas ruang lingkup pengadaan barang dan jasa. JPN memberikan pendampingan hanya menggunakan analisa yuridis normatif, tidak diperkenankan melakukan analisa yang bersifat teknis. Apabila pada proses pendampingan hukum terjadi penyimpangan, maka JPN berhak menarik diri untuk tidak melanjutkan pendampingan hukum dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk berhenti memberikan Pendampingan Hukum. Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara (JPN),

Actions (login required)

View Item