Rosari, Uli (2025) PERBANDINGAN REGULASI PENGAMANAN WILAYAH UDARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT SEBAGAI REPRESENTATIF PEMBAHARUAN HUKUM. S2 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Cover Abstrak)
Cover dan Abstrak(4).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (489kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I Pendahuluan .pdf - Published Version Download (816kB) |
![]() |
Text (Bab Akhir/Penutup)
Bab Penutup Kesimpulan dan saran .pdf - Published Version Download (425kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka(11).pdf - Published Version Download (532kB) |
![]() |
Text (Tesis Full)
Tesis Full_ Uli Rosari.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur pelanggaran wilayah udara di Indonesia telah menciptakan kekosongan hukum yang melemahkan posisi negara dalam menjaga kedaulatan udara. Pelanggaran oleh pesawat asing, baik sipil maupun militer, belum direspons dengan mekanisme hukum yang tegas karena regulasi yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksana Persetujuan Terbang (Flight Approval), masif bersifat parsial dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara serta mengusulkan pembentukan regulasi baru yang relevan dengan kebutuhan strategis nasional dan selaras dengan Konvensi Chicago 1944. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan regulasi, khususnya Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum atas adanya pelanggaran wilayah udara belum optimal, sementara jika dibandingan dengan Amerika Serikat, regulasinya telah menerapkan klasifikasi pelanggaran, pembagian kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas dan ADIZ, koordinasi sipil-militer, serta sanksi yang tegas dan proporsional. Untuk itu, dibutuhkan pembentukan Undang-Undang khusus sebagai bentuk pembaharuan hukum nasional guna memperkuat kedaulatan udara Indonesia secara normatif dan operasional. Kata Kunci: Pelanggaran Wilayah Udara, Pembentukan Regulasi, Kedaulatan Negara, Pembaharuan Hukum.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Supervisors: | Prof.Dr.Zainul Daulay,SH.,MH |
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Pelanggaran Wilayah Udara, Pembentukan Regulasi, Kedaulatan Negara, Pembaharuan Hukum. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S2 Hukum |
Depositing User: | s2 ilmu hukum |
Date Deposited: | 20 Aug 2025 08:18 |
Last Modified: | 20 Aug 2025 08:18 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/503921 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |