KONFLIK PEMBAGIAN UANG GANTI RUGI TANAH PUSAKA TINGGI STUDI PADA PEMBEBASAN EXIT TOL PADANG – SICINCIN DI NAGARI LUBUK ALUNG

Defnur, Isnain Putra (2025) KONFLIK PEMBAGIAN UANG GANTI RUGI TANAH PUSAKA TINGGI STUDI PADA PEMBEBASAN EXIT TOL PADANG – SICINCIN DI NAGARI LUBUK ALUNG. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (121kB)
	Text (bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (422kB)
	Text (bab penutup) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (107kB)
	Text (daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (tesis full) TESIS FULL FIXX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini tentang konflik internal kaum dalam masyarakat adat Adat Nagari Lubuk Alung pasca penerimaan uang ganti rugi pembebasan tanah pusaka tinggi untuk pembangunan exit tol Padang-Sicincin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan bentuk-bentuk konflik internal serta aktor-aktor yang terlibat beserta kepentingannya, dan mengungkapkan mekanisme pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi yang memicu permasalahan di masyarakat adat Nagari Lubuk Alung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan dipilih secara purposive, dan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas digunakan untuk menganalisis fenomena ini, yang menekankan pentingnya interaksi, memiliki tujuan untuk mencapai pemahaman bersama (mutual understanding), menekankan bahwa komunikasi yang efektif harus didasarkan empat klaim validitas: kebenaran (truth), ketepatan (rightness), kejujuran (sincerity), dan komprehensibilitas (comprehensibility). Hasil penelitian terhadap sembilan kasus konflik tanah pusaka tinggi di Nagari Lubuk Alung menunjukkan bahwa pembagian uang ganti rugi menjadi pemicu utama konflik internal. Bentuk konflik yang teridentifikasi meliputi vertikal (antara pimpinan dan anggota kaum) dan horizontal (antar anggota kaum sesuku berbeda pimpinan). Nilai kompensasi yang besar telah menggeser orientasi masyarakat dari pemanfaatan komunal ke klaim individu, memicu perebutan keuntungan finansial. Proses pembagian uang ganti rugi tidak menerapkan prinsip adat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah mufakat; sebaliknya, musyawarah berlangsung tertutup dan didominasi petinggi kaum. Hal ini menimbulkan konflik yang mengabaikan empat klaim validitas komunikasi teori Jürgen Habermas, di mana distorsi informasi, ketidakjujuran, dan dominasi kepentingan pribadi mengikis keadilan serta harmoni sosial, bahkan berujung pada keretakan hubungan kekeluargaan. Studi ini merekomendasikan perlunya regulasi yang jelas dan partisipatif terkait pembagian uang ganti rugi tanah adat, penguatan fungsi mediasi lembaga adat dan pemerintah, serta penerapan musyawarah yang transparan dan inklusif.

Actions (login required)

View Item