PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt dan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT.Pdg)

Annisa Ulya, Dikri (2025) PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt dan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PT.Pdg). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini difokuskan untuk menganalisa pencapaian keadilan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku residivis TPPO pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT. Rumusan masalah yang dibahas dalam studi kasus hukum ini adalah: 1. Bagaimanakah Pembuktian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT dan 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan deskriptif analitis yaitu menggambarkan pelaksanaannya berdasarkan data sekunder dan data primer yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pembuktian dalam kasus ini menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Meskipun status residivis Terdakwa dicatat oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan, status tersebut tidak diterjemahkan menjadi peningkatan hukuman, yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku (KUHP lama Pasal 486 dan KUHP baru Pasal 59 dan Pasal 23), sehingga tidak tercapainya keadilan akibat ketidakpastian proses penyelesaian hukum. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencakup aspek yuridis, seperti ketentuan hukum yang berlaku, dan aspek non yuridis, termasuk aspek filosofis dan aspek sosiologis. Saran bagi hakim adalah diharapkan agar lebih tegas dalam menerapkan ketentuan mengenai residivis, serta bagi pemerintah dan pembuat undang-undang untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif terkait perdagangan orang. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Residivis, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pembuktian, Studi Kasus, Putusan Pengadilan

Actions (login required)

View Item