PENGATURAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI KONSUMEN INDONESIA

Sommaliagustina, Desi (2025) PENGATURAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI KONSUMEN INDONESIA. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK-5.pdf - Published Version Download (309kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN-1.pdf Download (622kB)
	Text (Bab VI Penutup) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA-12.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (Disertasi Fulltext) Disertasi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Abstrak PENGATURAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI KONSUMEN INDONESIA Desi Sommaliagustina Program Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas (2025) Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dapat mempermudah transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri. PMSE menyebabkan jarak interaksi perdagangan semakin kecil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah mekanisme pengaturan perdagangan ASEAN dalam perjanjian ASEAN terhadap perdagangan melalui elektronik (ASEAN Agreement On Electronic Commerce/AAEC)? (2) Bagaimanakah harmonisasi hukum mengenai pengaturan perdagangan di ASEAN dengan pengaturan hukum nasional terkait PSME? (3) Bagaimanakah implikasi persetujuan perdagangan ASEAN melalui elektronik terhadap pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia? Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif preskiptif. Di dalam penelitian ini diperoleh, Pertama, pengaturan transaksi dagang PMSE di ASEAN diatur dalam Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, Piagam ASEAN serta dalam Perjanjian ASEAN tentang Perdagangan Melalui Elektronik (AAEC). AAEC terdiri dari 19 (sembilan belas) Pasal yang mengatur antara lain mekanisme dan lingkup kerja sama, fasilitas PMSE lintas batas, keamanan siber, pembayaran elektronik, logistik, transparansi, penyelesaian sengketa, pemberlakuan persetujuan yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan antar wilayah ASEAN melalui PMSE, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, dan meningkatkan kerja sama antara Negara Anggota ASEAN untuk mengembangkan serta mendorong pemanfaatan PMSE untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN. Dua, terdapat harmonisasi hukum mengenai perdagangan secara elektronik di ASEAN dengan hukum nasional dengan adanya persetujuan ASEAN tentang perdagangan secara elektronik. Tiga, impikasi dari persetujuan perdagangan ASEAN bagi konsumen Indonesia yakni dengan telah diratifikasinya UU Nomor 4 Tahun 2021 terdapat pengaturan hukum nasional lainnya yang mengatur perdagangan secara elektronik di Indonesia yakni Undang-Undang ITE, UU Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Kata Kunci: Pengaturan; Perdagangan, Elektronik; Masyarakat Ekonomi ASEAN; Implikasi dan Konsumen Indonesia

Actions (login required)

View Item