PENGATURAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Yudira, qodri (2025) PENGATURAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover& abstrak) COVER.pdf Download (544kB)
	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I.pdf Download (368kB)
	Text (BAB Akhir (Penutup/Kesimpulan)) BAB AKHIR.pdf Download (230kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (285kB)
	Text (TugasAkhir Full Text) FULL TEXT SKRIPSI YUDIRA QODRI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan otonomi perguruan tinggi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Badan Hukum Universitas Andalas memberikan otonomi yang luas kepada institusi ini, mencakup aspek akademik, keuangan, organisasi, dan kemahasiswaan. Oleh karena itu yang pertama dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaturan otonomi pada Universitas dalam implementasi Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2021 serta yang kedua bagaimana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum meminimalisir pengurangan akses masyarakat terhadap perolehan Hak Atas Pendidikan karena adanya kapitalisasi pendidikan untuk kelompok tertentu. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis pengaturan otonomi tersebut dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan. Menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasikan di lapangan dan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan secara konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis berdasarkan fakta dan data yang akurat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang lebih mandiri dan efisien. Namun, terdapat kekhawatiran akan kapitalisasi pendidikan yang dapat berdampak negatif pada pemenuhan hak atas pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Untuk meminimalkan dampak negatif, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta penerapan kebijakan afirmatif dan subsidi silang. Implementasi otonomi ini menuntut keseimbangan antara kebebasan institusional dan tanggung jawab sosial, terutama dalam menjamin aksesibilitas pendidikan bagi semua kalangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengaturan otonomi yang tepat dapat menjadi model bagi perguruan tinggi lain di Indonesia, dengan catatan harus diiringi upaya menjaga inklusivitas dan kualitas pendidikan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam otonomi perguruan tinggi di Indonesia.

Actions (login required)

View Item