KEDUDUKAN HUKUM SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP) SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PROSES PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI DI PEMILU 2024

AZAHRA, RENDOVA (2025) KEDUDUKAN HUKUM SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP) SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PROSES PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI DI PEMILU 2024. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (580kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (579kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (31kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (430kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Keberadaan Sirekap yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemilu tepatnya proses penghitungan suara dan rekapitulasi, diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya Sirekap justru menimbulkan permasalahan baru, di antaranya adalah terjadinya penggelembungan suara di beberapa TPS, adanya tindakan eksploitasi melalui sistem dan peluang yang ada, serta keterlambatan pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana kedudukan hukum Sirekap sebagai instrumen pendukung proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu 2024? Kedua, bagaimana kepastian hukum penggunaan Sirekap sebagai instrumen pendukung proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu 2024 sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan dalam proses penghitungan suara? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Sirekap sebagai instrumen pendukung penghitungan dan rekapitulasi suara, serta mengkaji kepastian hukum penggunaannya dalam mencegah kecurangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang- undangan terkait dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sirekap berkedudukan hukum sebagai alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun kepastian hukum penggunaan Sirekap masih memerlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan hukum Sirekap sebagai alat bantu pada proses penghitungan suara dan rekapitulasi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta efisiensi dalam pemilu 2024 sebaiknya ruang lingkup penggunaannya nya diperkecil. Penelitian ini menyarankan penggunaan Sirekap secara hybrid, penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem, sosialisasi yang lebih luas, pengembangan mekanisme verifikasi data, dan penelitian lanjutan untuk evaluasi yang komprehensif.

Actions (login required)

View Item