PEMBUKTIAN GRATIFIKASI MELALUI PELAYANAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg)

Vito Ora, Et Labora (2025) PEMBUKTIAN GRATIFIKASI MELALUI PELAYANAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (436kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (494kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (290kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang kerap kali terjadi lingkungan pejabat publik dan juga pegawai negeri. Dalam perkembangannya gratifikasi ini tidak hanya berupa uang dan barang namun juga berupa seks, hal ini juga tergambar dalam penjelasan pasal 12B yang menyebutkan frasa “fasilitas lainnya”. Tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, frasa tersebut membuat celah dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sehingga pada putusan Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tidak terpenuhinya delik korupsi yaitu gratifikasi melalui pelayanan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana pembuktian dalam gratifikasi melalui pelayanan seksual berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg dan 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutus tindak pidana korupsi secara bersama-Sama dan berlanjut perkara Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan didukung data wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan 1. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi gratifikasi melalui pelayanan seksual ini menggunakan alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. walaupun terdapat kesaksian dari para saksi namun, masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur hal tersebut dalam hukum positif Indonesia. Kesulitan utama dalam pembuktian ini terletak pada tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai frasa "fasilitas lainnya", lalu Pengaturan mengenai pembuktian melalui nominal yaitu Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut dikarenakan terbuktinya suap yang diterima terdakwa yang dilakukan secara oleh beberapa orang dan tidak dilakukan hanya sekali. Alat bukti yang menjadi dasar bagi hakim yaitu keterangan saksi, surat berupa kwitansi. Adapun rekomendasi dari penelitian ini yaitu kepada hakim yang mengadili gratifikasi melalui pelayanan seksual hakim diharapkan berani memanfaatkan metode penemuan hukum yang sesuai dengan koridor asas legalitas. Serta pemerintah dan pembuat undang-undang perlu melakukan pengkajian lebih lanjut guna menyusun regulasi yang dapat mengakomodasi aspek gratifikasi non-materiil, dan kepada Mahkamah Agung untuk membuat PERMA yang mengatur secara spesifik frasa “fasilitas lainnya” serta tata cara proses pembuktian tindak pidana korupsi non-materiil. Kata Kunci : Pembuktian Gratifikasi; Pelayanan Seksual; Tindak Pidana Korupsi; Putusan Pengadilan.

Actions (login required)

View Item