PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP MELALUI SKEMA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dzikra, Atiqa (2019) PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP MELALUI SKEMA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (281kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (165kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV KESIMPULAN) BAB IV KESIMPULAN.pdf - Published Version Download (95kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (90kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan dengan mendayagunakan instrumen-instrumen pemerintahan, salah satunya adalah instrument personil atau kepegawaian yang berpayung hukum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Permasalahan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah adanya kebutuhan tambahan pegawai, tetapi tidak bisa terpenuhi menurut UU ASN, kendala selanjutnya adanya hambatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang melarang adanya pengangkatan pegawai honorer. Menjawab kebutuhan tersebut, SETDA Kabupaten Tanah Datar memakai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pengadaan pegawai tidak tetap pada SETDA Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan persoalan itu, maka perumusan masalahnya adalah: 1) Mengapa pengadaan pegawai tidak tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar menggunakan skema Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Apa konsekuensi hukum penggunaan skema Pengadaan Barang dan Jasa dalam pengadaan pegawai tidak tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data yang didapatkan oleh penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Alasan SETDA Kabupaten Tanah Datar menggunakan skema pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pengadaan pegawai tidak tetap karena: pertama, merujuk pada penjelasan jasa lainnya yang terdapat pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terdapat pada Pasal 4 Huruf D. Alasan ke dua adalah surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan LKPP) kepada SETDA Kabupaten Tanah Datar yang berisi bahwa pengadaan pegawai tidak tetap melalui pengadaan jasa lainnya dapat dilakukan di SETDA Kabupaten Tanah Datar. 2. Konsekuensi hukumnya adalah pengadaan pegawai tidak tetap melalui skema pengadaan barang dan jasa ini sah, dan menimbulkan akibat hukum. Pegawai tidak tetap tidak mendapatkan fasilitas layaknya ASN seperti tunjangan, promosi, jaminan hari tua, serta jaminan sosial bagi pegawai tidak tetap yang tidak menyertakan jaminan sosial sebagai hak di dalam klausul perjanjian. Kata kunci: Pengadaan barang dan jasa, pegawai tidak tetap, jasa lainnya

Actions (login required)

View Item