Dampak Pemekaran terhadap Manajemen Pemerintahan di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Satya, Martiza Mutiara (2025) Dampak Pemekaran terhadap Manajemen Pemerintahan di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (277kB)
	Text (Bab 6 Penutup) BAB 6 Penutup.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (skripsi fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemekaran wilayah merupakan strategi otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang secara langsung mempengaruhi efektivitas manajemen pemerintahan Namun, realitas di lapangan menunjukkan dampak yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran terhadap Manajemen pemerintahan di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Fokus penelitian adalah menyoroti perubahan yang terjadi dalam Manajemen pemerintahan pasca-pemekaran, khususnya pada aspek-aspek manajemen pemerintahan daerah. Konsep yang digunakan adalah konsep manajemen pemerintahan daerah Sadu Wasistiono yang mencakup lima aspek: manajemen sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, logistik, dan manajemen konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemekaran membawa dampak kompleks pada manajemen pemerintahan. Aspek sumber daya manusia menunjukkan penambahan staf dan peningkatan efektivitas. Dalam perencanaan, terdapat peningkatan substansial dalam struktur dan keterlibatan jorong, namun implementasi program, seperti ketahanan pangan, masih menghadapi kendala pemerataan karena status wilayah baru dan tumpang tindih lahan. Aspek keuangan menunjukkan pemanfaatan media sosial untuk keterbukaan informasi telah dimulai, namun transparansi anggaran kegiatan pembangunan nagari secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Penting dicatat bahwa aspek logistik dan konflik tidak ditemukan sebagai dampak krusial terhadap manajemen pemerintahan karena pemekaran wilayah yang masih tahap awal serta ketersediaan data yang terbatas. Implikasi penelitian menekankan urgensi penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pemerintah nagari pasca-pemekaran.

Actions (login required)

View Item