PROSEDUR PENGELUARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI DPRD KOTA SAWAHLUNTO

Visca, Yuza (2019) PROSEDUR PENGELUARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI DPRD KOTA SAWAHLUNTO. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf - Published Version Download (143kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (277kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (240kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL) FULL TA UPLOAD.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam menjalankan suatu pekerjaan dan visi tertentu yang ingin dicapai, suatu kantor atau instansi pemerintah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang selalu berperan aktif dan terkadang dominan dalam berbagai kegiatan,baik dalam segi tenaga maupun dalam segi pemikiran. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan manusia sebagai perencana, pelaku dari penentu terwujudnya suatu tujuan. Dalam hal ini adalah pegawai, menurut Robbins (Perilaku Organisasi, Edisi 10: 2006) pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesempatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya peran seorang pegawai sangat mendukung suatu pencapaian suatu instansi,untuk mencapai suatu tujuan instansi dibutuhkanadanya balas jasa atau pembayaran gaji yang sesuai, hal tersebutakanmenjadi salah satu usaha untuk memicu kinerja seorang pegawai. Gaji merupakan bagian dari kompensasi–kompensasi yang paling besar diberikan sebuah instansi sebagai balas jasa kepada pegawainya, dan bagi pegawai ini merupakan nilai hak dari prestasi mereka, juga sebagai sumber motivasi dalam bekerja. Dengan memberikan balas jasa kepada pegawai,dapat memberikan manfaat bagi sebuah instansi untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan dalam organisasi dan memotivasi pekerja agar menujukan prestasi yang terbaik yang dimilikinya. Di samping itu proses penatausahaan pembayaran gaji juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan dalam sebuah instansi. Agar tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan, maka harus dilakukan pemisahan tugas antar bagian untuk menghindari persekongkolan antar sesama, untuk menghindari jumlah gaji yang dibesarkan dan untuk memudahkan pekerjaan bagi petugas yang diserahi tugas perhitungan gaji. Hal seperti itu juga dapat terjadi pada bagian keuangan dalam bentuk pengeluaran uang kantor seperti pembayaran gaji, upah tenaga kerja atau balas jasa dari tenaga dan pikiran yang disumbangkan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu aspek penting dari perubahan struktur anggaran negara adalah diwajibkan Pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyusun anggaran (APBN dan APBD) dengan pendekatan kinerja yang dapat di pertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Artinya setiap dana yang dialokasikan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun dengan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Dibidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sesuai amanat pasal 31 undang undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota harus menyampaikan laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK, kepada DPRD selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Actions (login required)

View Item