Putra, Rizki Asdi (2014) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Wanita Sebagai Pelacur Dikota Padang Berdasarkan Penda 04 Tahun 2007. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text
HUKUM HUKUM PIDANA 2014 RIZKI ASDI PUTRA 1010112117 OK.pdf Download (23MB) |
Abstract
Pelacuran merupakan suatu gejala sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor yang mendorong pelacuran terletak pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan bio-psikologi, khususnya nafsu sexsual manusia, pria dan wanita, serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, ekonomi, kebudayaan. Keberadaan praktik prostitusi di Kota Padang dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan dan mendapat tanggapan serius dari pemerintah setempat. Hal ini ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah ini berupa skirpsi tentang penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang berdasarkan PERDA nomor 04 tahun 2007, dimana permasalahan yang diangakat adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. 2) Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian pada kantor SATPOL-PP Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegak hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang dilakukan dengan cara penegakan hukum yaitu represif non justicia (pembinaan) dan penegakan hukum secara represif justicia (melalui sidang pengadilan). Sedangkan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh SATPOL-PP Kota Padang yaitu kendala internal, dimana kendaraan operasional yang minim dan sudah lama atau tua-tua, minimnya personil yang berusia muda, dana operasional yang belum standart, dan keterbatasan alat operasional. Seterusnya kendala eksternal, dimana tidak adanya undang-undang yang tegas mengatur tentang larangan pelacuran (dalam KUHP), Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan, dan Faktor Ekonomi yang merosot. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu memprioritaskan semua kendala yang terjadi, dimana dengan mendahulukan target yang bersifat urgen demi tegaknya peraturan daerah demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Prof. Dr. ismanyah, S.H., M.H.; Fadillah Sabri, S.H., M.H. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Ms Dian Budiarti |
Date Deposited: | 21 Jul 2025 04:04 |
Last Modified: | 21 Jul 2025 04:04 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/500532 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |