PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Saputra, Nur Azan (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberi dampak positif, di sisi lain juga dapat memberikan dampak negatif seperti adanya peluang dalam melakukan cybercrime. Salah satu bentuk kejahatan cybercrime yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online sendiri diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perjudian Online? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana perjudian online? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Namun, dalam penegakan hukumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengalami hambatan, di antaranya pelaku judi online memanipulasi data rekening pribadi, menyembunyikan identitas diri, dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Walaupun menghadapi hambatan yang selalu saja muncul, Polda Sumatera Barat berupaya untuk meminimalisir hambatan yang ada dengan cara menerapkan teknik social engineering, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun dan menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time, serta melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran situs judi online tanpa tebang pilih dan mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet dengan melakukan penutupan situs. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Cybercrime, Perjudian Online

Actions (login required)

View Item