Peranan Pemerintah Nagari dan KAN Dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Nagari Pulakek Koto Baru)

Putra, Wahyudi Ferdinal Eka (2012) Peranan Pemerintah Nagari dan KAN Dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Nagari Pulakek Koto Baru). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK 2012 WAHYUDI FERDINAL EKA PUTRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Konflik agraria di Indonesia menjadi permasalahan yang banyak terjadi mulai sejak zaman kolonial belanda dan tidak terselesaikan secara mendasar setelah lamanya Indonesia merdeka. Konflik yang tcijadi sclama ini berdimensi luas, balk itu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik vertikal paling dominan, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Sedangkan konflik horizontal yang paling sering terjadi, antara lain kasus sertifikat tanah ganda, alau kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah. Penelitian ini ditujukan unluk mendeskripsikan bagaimana konflik antara warga atau masyarakat dengan perusahaan tambang diselesaikan. Kemudian juga mendeskripsikan ketcrlibatan lembaga pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pendekatan dilakukan secara kuaiitatif dan mcnggunakan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian teori resoiusi konflik dengan konsep teori konflik untuk mendeskripsikan secara keselumhan tentang konflik dalam penelitian. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara mendalam {indeplh inlerview). Teknik pemilihan informan memakai teknik porposive sampling. Untuk teknik keabsahan data, peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Sedangkan analisa data menggunakan metode etik dan emik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan Pemerintah Nagari dan KAN adalah lembaga lokal yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam resolusi konflik antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan PT. Royalty Mineral Bumi. Resolusi konflik dilakukan dengan cara antara lain melalui mediasi dan negosiasi atau musyawarah. Pertama, Mediator atau juru penengah dilakukan oleh KAN Koto Baru untuk memahami dan mencari solusi terhadap penyelesaian konflik yang terjadi. Kedua, Negosiasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari dilakukan dengan cara musyawarah terhadap warga atau masyarakat pemilik lahan. Kemudian dari musyawarah menghasilkan beberapa kesepakatan antara warga pemilik lahan dengan pihak perusahaan tambang PT.Royalty Mineral Bumi antara lain .soal ganti nigi lahan dan bagi hasil tambang kepada warga pemilik lahan, Baik pihak Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten tidak terlibat dalam penyelesaian karena Pemerintah Nagari dapat menyelesaikan konflik tersebut.

Actions (login required)

View Item