MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Hadikusuma, Wijayanto (2025) MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKTOR JASA KONSTRUKSI. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover abstrak) COVER ABSTRAK (2).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab I) BAB I (2).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) PENUTUP (2).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (2).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Tesis Full) 5. Tesis - Wijayanto Hadikusuma 2320119013 #revSemhas #watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penerapan sanksi pidana terhadap pejabat pemerintah atau BUMN dalam proses pemilihan penyedia jasa pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) menjadi isu krusial ketika penyimpangan prosedur dianggap sebagai tindak pidana korupsi, meskipun lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif. Penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara tidak selalu disertai dengan unsur mens rea berat, namun dalam praktik peradilan hal tersebut kerap dijadikan dasar pemidanaan. Ketidakjelasan dalam membedakan antara pelanggaran administratif dan perbuatan pidana menciptakan ruang bagi kriminalisasi kebijakan, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat efektivitas penyelenggaraan PBJP, khususnya di sektor jasa konstruksi yang sarat dengan kompleksitas teknis dan regulatif. Permasalahan tersebut menjadi semakin signifikan dalam konteks sektor jasa konstruksi, yang merupakan salah satu sektor dengan risiko korupsi tertinggi dalam penyelenggaraan proyek pemerintah. Proyek infrastruktur berskala besar sering melibatkan proses pengadaan yang rumit, melibatkan banyak pihak, serta berpotensi membuka celah penyimpangan. Dalam studi kasus Ketua Panitia Pengadaan Proyek Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Elevated, ditemukan bahwa sanksi pidana dijatuhkan meskipun tidak terdapat bukti kuat mengenai adanya mens rea berat. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara agar penerapan sanksi bersifat proporsional, berbasis kesalahan yang terukur, serta tidak menyimpang dari prinsip keadilan substantif. Dalam rangka mitigasi risiko tindak pidana korupsi pada PBJP di sektor jasa konstruksi, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pada pencegahan yang sistemik. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meliputi digitalisasi proses pengadaan, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi aparatur pengadaan, serta penerapan sistem pengawasan berbasis risiko. Selain itu, pemberian insentif yang adil dan proporsional terhadap beban tanggung jawab pejabat pengadaan merupakan elemen strategis dalam menciptakan iklim kerja yang menjunjung integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, reformasi tata kelola PBJP harus diarahkan pada terciptanya sistem yang mampu membedakan kesalahan administratif dari perbuatan pidana, serta menjamin perlindungan hukum bagi pejabat yang menjalankan tugas secara profesional.. Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sektor Jasa Konstruksi. RISK MITIGATION OF THE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN

Actions (login required)

View Item