Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Pusat Rehabilitasi Narkoba (Studi Kasus di RSJ Prof HB Sa'nin Padang)

Cheffy, Saputra (2012) Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Pusat Rehabilitasi Narkoba (Studi Kasus di RSJ Prof HB Sa'nin Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) S1 Hukum 2012 Cheffy Saputra 0810113306.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Perkembangan zaman yang semakin lama semakin maju membuat penggunaan narkotika banyak digunakan untuk hal-hal negatif, hingga pada akhirnya menimbulkan kecanduan yang luar biasa. Ini juga didukung dari cara pemakaian secara bertebihan tanpa batas dan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan tentang kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka permasalahan yang penulis kaji adalah : a). Prosedur bagi pecandu narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi. b). pengawasan pelaksanaan rehabilitasi bag? pecandu narkotika. c). Kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika. metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis. Sebagai alat pengumpulan data, penulis lakukan dengan wawancara dan studi dokumen dan akhimya data-data tersebut penulis susun secara kualitatif yaitu dengan mengetahui dan mengungkapkan keadaan yang diteliti. Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa ; a). Upaya-upaya yang diberikan di dalam panti rehabiltasi narkoba ini adalah upaya rehabilitasi medis dan upaya rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berupa, detoksifikasi, dan rehabilitasi NAPZA dilakukan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Sedangkan upaya rehabilitasi sosial berupa, pengembangan minat dan bakat pasien rehabilitasi. b). Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi meliputi radanya pengawasan internal yang dikepalai oleh kepala instaiasi NAPZA, pengawasan ekstemal yang dilakukan langsung oleh BNN (Badan Narkotika Nasional), disamping adanya pengawasan pengamanan, dalam hal ini adalah satpam, pengawasan makanan yang langsung diberikan oleh instaiasi gizi, serta pengawasan terhadap cara berkunjung ke NAPZA. c). Kendala-kendala yang dihadapi berupa: sulitnya mempertahankan mereka sampai 6 bulan, karena terkendala di masalah biaya (bagi yang umum) sementara melalui Jamkesmas atau Jamkesda di gratiskan, lalu kurangnya tenaga pengamanan (satpam) yang dirasa belum memadai kama satpam tidak selalu stand by di instaiasi NAPZA, dan adanya keputusan pengadilan, dalam hal ini resident merupakan tahanan, tetapi desain bangunan sangatlah tidak memadai, sehingga dapat mengakibatkan lari atau kabumya si resident, ditambah dengan kurangnya tenaga pengamanan dan juga dikarenakan faktor SDM yang belum memadai.

Actions (login required)

View Item