Kepastian Hukum Implementasi Transformasi Digital Teknologi Terintegrasi Bagi Pengguna Jasa Sebagai Inovasi Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik

Yuttivinaini, Insyavthia (2025) Kepastian Hukum Implementasi Transformasi Digital Teknologi Terintegrasi Bagi Pengguna Jasa Sebagai Inovasi Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) DRAFT tesis 20062025 WM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Mengubah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi digital adalah langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien serta merupakan salah satu dari agenda reformasi birokrasi. Meningkatkan akurasi dan kecepatan proses pengadaan dapat dicapai melalui integrasi teknologi seperti e-Procurement, blockchain, smart contract, dan interoperabilitas data antar - lembaga. Namun, belum ada peraturan yang cukup untuk mengimbangi perkembangan ini, terutama dalam hal memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan peraturan saat ini dalam mengakomodasi secara utuh dan menyeluruh sistem pengadaan digital yang kompleks dan terintegrasi. Kajian ini menguraikan kerangka hukum nasional dan membandingkannya dengan praktik dan peraturan internasional dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya yang belum membahas secara komprehensif kepastian hukum dari penerapan teknologi digital terintegrasi dalam sistem pengadaan elektronik. Dalam penelitian ini, metode normative - preskriptif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa digital, dan hasil wawancara dengan beberapa informan dari instansi teknis terkait. Analisis deskriptif - argumentatif digunakan untuk menganalisis masalah ini. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem pengadaan digital belum dibangun sebagai ekosistem hukum yang terintegrasi, seperti validitas dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, keabsahan smart contract, batas tanggung jawab hukum pelaku pengadaan digital, interoperabilitas sistem, blockchain, prosedur penyelesaian sengketa elektronik, otorisasi digital dari aktor kelembagaan lintas instansi seperti LKPP, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Kemenkomdigi, dan lembaga pengawasan dan pengaduan publik. Regulasi nasional yang ada belum memberikan perlindungan hukum yang adaptif terhadap teknologi dan integrasi kelembagaan yang diperlukan; hal ini menunjukkan adanya kekosongan, tumpang tindih, dan disharmoni dalam peraturan. Penelitian ini menawarkan konsep hukum yang dapat disesuaikan dengan kompleksitas sistem digital. Kebaruannya terletak pada aspek kepastian dan perlindungan hukum berbasis pendekatan sistemik dan integratif, bukan sekadar administratif. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar normatif untuk mendorong harmonisasi regulasi, memperkuat integrasi sistem, dan memastikan bahwa pengguna jasa memiliki jaminan hukum yang tetap dalam ekosistem pengadaan berbasis teknologi digital yang terintegrasi.

Actions (login required)

View Item